Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia mendukung gagasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, untuk menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional.

Dukungan tersebut disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sulsel, Rabu (23/9/2026).

Saidah menyambut baik gagasan tersebut dan mendorong agar konsep Kota Filantropi segera diwujudkan dalam bentuk gerakan nyata yang melibatkan masyarakat secara luas. "Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional," ujar Saidah.

Baca Lainnya :

• Donasi Kebakaran Wonosobo Rp185 Juta0
• Pemkab Kendal Tebar Hibah ke 14.273 Ustaz0
• Baznas Bengkulu Himpun Zakat Rp11 M0
• Dibuka, Beasiswa Pemko Medan 20260
• YPI Nasima Salurkan Donasi Bencana NTT0

BAZNAS Pusat mendorong Makassar menjadi prototipe atau daerah percontohan gerakan filantropi yang tidak hanya berhenti pada seremoni dan kampanye, tetapi dapat dijalankan hingga tingkat kelurahan dan masyarakat.

Wakil Ketua PP Muslimat NU itu mengatakan BAZNAS Pusat bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal mengenai gagasan tersebut.

Tahapan berikutnya, kata dia, adalah mempercepat pelaksanaan dengan mempersiapkan sejumlah program menuju peluncuran gerakan filantropi di Makassar. "Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November," kata dia.

Saidah menegaskan gerakan filantropi tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kegiatan kampanye. Menurut dia, gerakan tersebut perlu didukung sistem kelembagaan yang dapat memastikan budaya berbagi tumbuh dan dirasakan masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat kelurahan. "Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ," jelas dia.

Menurut dia, UPZ di tingkat kelurahan nantinya dapat menjadi wadah untuk menghimpun sekaligus menggerakkan berbagai program filantropi hingga tingkat masyarakat.

Dengan penguatan kelembagaan tersebut, program Kota Filantropi yang digagas pemerintah kota tidak hanya berada dalam tataran kebijakan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat.

"UPZ inilah yang nanti akan mengeksekusi program-program gerakan Pak Wali yang diluncurkan. Jadi bisa dieksekusi di tingkat paling akar rumput, di tingkat masyarakat," ujar dia.

Saidah juga mendorong agar filantropi di Makassar berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, bukan hanya kegiatan sosial yang dilakukan pada waktu tertentu.

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi filantropi sejak usia sekolah. Edukasi tersebut dapat mencakup pengenalan zakat, amil, hingga mustahik. "Saya dorong membuat filantropi sebagai lifestyle. Caranya bagaimana? Membangun literasi," kata dia.

Dia menilai pelajar tidak cukup hanya memperoleh pemahaman mengenai filantropi secara teori, tetapi juga perlu mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan sosial.

Pelajar, kata dia, dapat diperkenalkan dengan mustahik serta proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Anak-anak sekolah harus diajarkan untuk mengembangkan filantropi. Mereka kita literasi, kita ajari bagaimana menjadi amil, bagaimana bertemu mustahik. Mereka sendiri yang menyerahkan bantuan kepada mustahik," tutur dia.

Menurut Saidah, pendekatan tersebut dapat membangun keterlibatan emosional generasi muda terhadap gerakan filantropi. BAZNAS Pusat juga melihat adanya daerah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan UPZ hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Menurut dia, UPZ di tingkat kelurahan dapat menghimpun dana sosial masyarakat secara rutin yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan warga.

Pola tersebut, kata Saidah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki sumber daya sosial yang dapat digunakan ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Karena itu, BAZNAS Pusat mendorong Makassar mengembangkan model serupa dengan menyesuaikannya pada karakteristik masyarakat perkotaan. "Saya bilang sama Pak Ketua BAZNAS Makassar, yuk kita kembangkan Makassar ini menjadi prototipe itu," kata dia.

Dia menekankan bahwa gagasan Kota Filantropi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penguatan literasi, kelembagaan, hingga pelaksanaan gerakan di masyarakat.

Selain penguatan di tingkat masyarakat, BAZNAS Pusat juga mendorong perguruan tinggi di Makassar untuk terlibat dalam pengembangan konsep Kota Filantropi dari sisi akademik dan intelektual.

Saidah mengusulkan konferensi atau forum intelektual yang melibatkan sejumlah kampus di Makassar. Menurut dia, perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkaya konsep, sekaligus menguji model Kota Filantropi yang akan diterapkan. "Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual," imbuh dia.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan gagasan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional perlu menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, lintas usia dan kelompok.

"Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan," kata dia.

Dia menilai Kota Filantropi Nasional bukan sekadar slogan, tetapi merupakan gerakan sosial yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.

Appi mengatakan potensi kebaikan di tengah masyarakat cukup besar. Karena itu, pemerintah bersama BAZNAS perlu menyediakan ruang dan kelembagaan agar setiap kelompok masyarakat dapat mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. "Kita berharap akan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi untuk membantu masyarakat," ujar dia.

Dalam hal tersebut, Appi melihat BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat yang ingin berbagi dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Melalui kelembagaan BAZNAS, para dermawan dapat memperoleh akses untuk menyalurkan kepeduliannya, sedangkan masyarakat penerima bantuan dapat dipetakan berdasarkan kebutuhannya.

"Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu," jelas dia.

Menurut Appi, pola tersebut juga diperlukan untuk memastikan gerakan filantropi berjalan dengan mekanisme yang jelas serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dia mengatakan pemerintah kota bersama BAZNAS akan terus menyusun mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan aturan agar kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi tetap terjaga. "Ini bisa menggunakan aturan negara, transparan dan akuntabel. Karena ini pemerintah yang mengelola itu," kata dia.

Appi juga mengatakan konsep Makassar sebagai Kota Filantropi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar pengelolaan dana sosial.

Menurut dia, Kota Filantropi merupakan upaya membangun budaya saling membantu serta memperkuat kepedulian sosial sebagai bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan.

Munafri mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun capaian fisik lainnya.

Menurut dia, kemajuan juga dapat tercermin dari kemampuan masyarakat yang memiliki kekuatan untuk melindungi kelompok yang lemah serta kepedulian masyarakat yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan.

"Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya," tutur dia.

Karena itu, Appi menekankan pentingnya membangun gerakan filantropi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dia optimistis apabila gagasan tersebut dijalankan secara konsisten, Makassar dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat dan filantropi.

"Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi," tutup Appi.

Rangkaian persiapan tersebut akan diarahkan menuju peluncuran Makassar sebagai prototipe Kota Filantropi Nasional pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief.

Kontributor: Sella
Editor: MAS
Sumber: www.makassarkota.go.id