Dalam literatur kontemporer, Yusuf Qardhawi menafsirkan kelompok fi sabilillah secara luas, termasuk perjuangan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan kemaslahatan umum, sedangkan Wahbah al-Zuhayli lebih membatasi pada makna jihad perang. Menurut analisis, pemikiran Qardhawi lebih relevan dengan konteks sosial Indonesia (Muntazar, 2023)

Fungsi Sosial Zakat

Fungsi sosial zakat tampak jelas dalam ajaran Islam. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan dan keadilan sosial (Aziz Bin Abdullah Bin Baz Muhammad Bin Shaleh Al- et al., 2020). Seperti disebutkan dalam literatur klasik, “di antara faedah-faedah zakat adalah mengokohkan ikatan-ikatan cinta antara kaya dan miskin, karena jiwa sesungguhnya diciptakan dengan kecenderungan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dan di antara faedah-faedahnya adalah mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat kikir”. 

Baca Lainnya :

• Zakat: Konsep dan Peran dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (1)0
• Negara dan Penghimpunan Zakat Wadiah0
• Filantropi Islam Produktif Jadi Kunci Sejahterakan Umat0
• Filantropi ZIS dan Pendidikan Keluarga Jadi Kunci Reformasi Hukum Islam0

Lebih jauh, zakat diyakini “mampu mengatasi masalah sosial, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya saja (aghniya’) (Firmansyah, 2023).

Dengan demikian, zakat berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas masyarakat. Fungsi sosial zakat dapat dilihat pada alokasinya di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa literatur menyebut bahwa zakat dapat dimanfaatkan “untuk membantu biaya pendidikan, memberikan beasiswa, dan menunjang keberlangsungan sekolah bagi anak-anak fakir miskin”. Hal ini sejalan dengan interpretasi kontemporer bahwa dana zakat dapat digunakan untuk kemaslahatan umum dalam bingkai fi sabilillah.

Dalam bidang kesehatan, zakat juga dialokasikan untuk pengobatan, pelayanan kesehatan gratis, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu makalah: “Di antara faedah zakat adalah membiasakan muslim untuk memiliki sifat dermawan, pemurah, dan penyayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian zakat juga berfungsi melindungi kelompok lemah, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan (Ika Atikah et al., 2024). 

Fungsi Ekonomi Zakat 

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah SWT, melainkan juga instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahik), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara sistematis. 

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional pada tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 33 triliun atau sekitar 10% dari potensi yang ada. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, dan integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi nasional.

Padahal, jika dikelola secara profesional dan produktif, zakat mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi umat (Salsabila Indrastuti et al., 2025). Secara konseptual, zakat dalam Islam memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, zakat adalah bentuk ibadah yang menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Di sisi lain, zakat memiliki fungsi ekonomi yang sangat signifikan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan.

Dengan menyalurkan sebagian harta kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an (Asnaf), zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan sirkulasi ekonomi yang adil dan inklusif. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ”.

Dalam praktiknya, zakat dapat dibedakan menjadi dua model utama: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti kebutuhan pokok, sementara zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau alat produksi yang memungkinkan mustahik mengembangkan usaha mandiri.

Pendekatan zakat produktif ini kini semakin diutamakan karena memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Contoh konkret dapat dilihat pada program zakat produktif untuk UMKM dan pertanian. Melalui program ini, mustahik yang semula hanya penerima bantuan konsumtif diberi kesempatan menjadi pelaku usaha.

Misalnya, petani miskin mendapatkan bantuan benih, alat pertanian, dan pendampingan teknis, sehingga hasil panennya meningkat dan pendapatannya bertambah. Begitu pula para pelaku usaha mikro mendapatkan modal bergulir dan pelatihan kewirausahaan yang membuat mereka bertransformasi menjadi pengusaha mandiri. Tujuan akhir dari program ini adalah “mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat”, suatu bentuk keberdayaan ekonomi yang sejati.

Penelitian yang dilakukan di Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program seperti gerobak sehat, pemberian modal usaha kecil, serta pelatihan keterampilan terbukti membantu mustahik meningkatkan pendapatan, etos kerja, dan taraf hidup (Mubarak et al., 2019). Pemberdayaan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, karena mustahik merasakan perubahan mental dari ketergantungan menjadi kemandirian.

Zakat juga berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Melalui penyaluran zakat, terbentuk ikatan sosial yang harmonis antara muzakki dan mustahik. Islam menempatkan zakat sebagai sarana mempererat ukhuwah, menghapus kecemburuan sosial, dan menumbuhkan rasa empati. Penelitian Ayyubi et al. (2023) menunjukkan bahwa zakat memiliki efek langsung terhadap perubahan sosial dengan mengurangi jurang ekonomi, mendorong partisipasi sosial, dan memperkuat jaringan komunitas. Dalam jangka panjang, zakat dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil, adil, dan sejahtera (El Ayyubi et al., 2023). 

Dari sisi data empiris, kinerja lembaga zakat di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, LAZ BSI Maslahat pada periode 2019–2023 berhasil menyalurkan dana zakat jauh melampaui jumlah yang dihimpun. Pada tahun 2023, penyaluran mencapai Rp102,13 miliar, padahal dana yang dihimpun hanya Rp 7,96 miliar. Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dengan dana sosial lainnya seperti CSR, infak, dan wakaf. Meskipun penghimpunan dana mengalami fluktuasi, efektivitas penyaluran menunjukkan bahwa lembaga zakat semakin berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

Secara makro, zakat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Dana zakat yang disalurkan untuk modal usaha dan pemberdayaan produktif meningkatkan daya beli masyarakat bawah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat sektor riil seperti UMKM dan pertanian. Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen fiskal umat yang melengkapi kebijakan ekonomi negara, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan danpengurangan ketimpangan (Sahrum Mubarak, 2025).

Namun, untuk mengoptimalkan peran zakat, masih dibutuhkan strategi komprehensif. Pertama, digitalisasi zakat perlu diperluas agar penghimpunan menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. Kedua, peningkatan literasi zakat melalui pendidikan masyarakat sangat penting agar umat memahami kewajiban dan manfaat zakat. Ketiga, kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan LAZ harus diperkuat untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Keempat, diperlukan integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional, sehingga zakat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang mampu menciptakan transformasi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan, zakat dapat mengangkat martabat mustahik, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Potensi zakat sebesar ratusan triliun rupiah adalah kekuatan besar yang, bila dioptimalkan, mampu menjadi pilar penting pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Zakat adalah simbol kepedulian, keadilan, dan solidaritas. Ia bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi sosial yang menumbuhkan keberkahan, menegakkan keseimbangan, dan membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, zakat dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Studi Kasus

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, zakat juga merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan, sekaligus alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, implementasi zakat telah menunjukkan beragam model dan inovasi, baik oleh lembaga pemerintah seperti BAZNAS maupun oleh lembaga swadaya masyarakat seperti LAZ dan mitra perbankan syariah.

Salah satu contoh implementasi zakat yang paling menonjol adalah program Zakat Community Development (ZCD) yang digagas oleh BAZNAS. Program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan dengan pendekatan komunitas. ZCD tidak sekadar memberikan bantuan konsumtif, melainkan mendorong transformasi ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan intensif (Mubarak et al., 2019). Dalam model ini, mustahik tidak hanya menerima dana zakat, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kapasitas ekonomi hingga mampu mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. (Bersambung)

Sumber: www.ejournal.areai.or.id