- Melindungi Pekerja Migran, Menjaga Amanah Kemanusiaan
- Huruf-Huruf yang Melawan Sunyi
- Ini Beasiswa Arryman S2-S3 Inggris
- UWC Tawarkan Beasiswa Lintas Benua
- Ini Bansos Mahasiswa Pemkot Tangerang
- DD Buka Bantuan UKT Mahasiswa
- Baznas Tanam 10.500 Pohon
- KDM: Zakat Perkuat Layanan Warga
- DD Buka Layanan Pos Medis Papua
- Incess for Humanity Jangkau Papua
Amanah Filantropi di Tengah Jerat Penipuan Digital
Oleh: Raeihan Ramadhan (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Raeihan Ramadhan
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan ancaman tersebut bukan perkara kecil. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 702.342 laporan penipuan transaksi keuangan. Sebanyak 702.833 rekening telah diblokir, dengan dana terkait penipuan mencapai Rp825,2 miliar. Dari jumlah itu, Rp207,16 miliar berhasil dikembalikan kepada korban. Angka tersebut memperlihatkan skala kejahatan yang terus berkembang sekaligus besarnya pekerjaan rumah dalam melindungi transaksi digital (OJK, 2026).
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari ekosistem filantropi Islam. Digitalisasi telah memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan donasi kemanusiaan. Akan tetapi, ketika kepercayaan masyarakat menjadi sasaran penipuan, yang terancam bukan hanya uang individu, melainkan juga keberlanjutan solidaritas sosial. Satu kasus penipuan yang mengatasnamakan kegiatan kemanusiaan berpotensi membuat masyarakat meragukan lembaga yang bekerja secara sah dan profesional.
Kepercayaan Lebih Berharga daripada Kemudahan
Baca Lainnya :
- Zakat, Membuka Jalan Kesetaraan0
- Dana Umat untuk Menjaga Martabat Lansia0
- El Niño, Menyangga Pangan Dengan Zakat0
- Humas Zakat, Jebakan Seremonial dan Publik yang Kehilangan Cerita0
- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan0
Filantropi Islam bertumpu pada amanah. Zakat bukan sekadar transaksi keuangan, melainkan kewajiban keagamaan yang memiliki tujuan sosial: mendistribusikan kesejahteraan dan membantu kelompok yang berhak menerima. Demikian pula infak, sedekah, dan wakaf yang mengandung dimensi tanggung jawab moral terhadap sesama. Karena itu, pengelolaan dana umat tidak cukup hanya memenuhi target penghimpunan. Keamanan, ketepatan penyaluran, dan pertanggungjawaban harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam konteks ini, penipuan digital menghadirkan dua lapis persoalan. Pertama, masyarakat dapat kehilangan dana yang semestinya digunakan untuk membantu mustahik atau korban bencana. Kedua, kepercayaan terhadap lembaga filantropi dapat terkikis, bahkan ketika lembaga tersebut tidak terlibat dalam kejahatan. Dampak kedua ini tidak selalu terlihat dalam laporan kerugian finansial, tetapi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.
Bank Indonesia dalam publikasinya pada September 2026 menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi digital. Penguatan regulasi, pengawasan, edukasi, autentikasi berlapis, dan sistem pendeteksi transaksi mencurigakan perlu berjalan bersama. BI juga mengingatkan masyarakat terhadap modus impersonasi, phishing, hingga penggunaan teknologi deepfake (BI, 2026). Artinya, ancaman digital tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta pengguna lebih berhati-hati. Penyelenggara layanan dan lembaga yang menghimpun dana publik juga harus membangun sistem perlindungan yang memadai.
Literatur perzakatan memberikan landasan penting untuk membaca persoalan ini. Hotimah dan Suprayogi (2023), melalui studi meta-analisis terhadap sepuluh penelitian, menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan muzaki kepada lembaga zakat. Sementara itu, Firdaus dan kolega (2026) dalam kajian digitalisasi filantropi Islam menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kejelasan akad, pertanggungjawaban distribusi, dan pengawasan syariah dalam platform penggalangan dana zakat dan wakaf. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak lahir hanya dari reputasi atau identitas keagamaan, tetapi juga dari tata kelola yang dapat diperiksa.
Mengubah Amanah Menjadi Sistem Perlindungan
Karena itu, lembaga filantropi Islam perlu melampaui pendekatan yang hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat berdonasi melalui kanal resmi. Kanal resmi memang penting, tetapi harus disertai mekanisme verifikasi yang mudah diakses. Lembaga perlu menyediakan daftar rekening dan tautan pembayaran terverifikasi, mengumumkan perubahan kanal donasi melalui akun resmi, serta memberikan peringatan terbuka apabila ditemukan akun palsu yang mencatut nama lembaga atau programnya.
Langkah berikutnya adalah memperkuat keamanan internal. Pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan perlu menerapkan autentikasi berlapis, pembatasan akses rekening, pemantauan transaksi tidak wajar, pencatatan digital yang dapat diaudit, serta prosedur respons insiden. Informasi penghimpunan dan penyaluran juga harus disajikan secara berkala, bukan sebatas publikasi seremonial. Muzaki dan donatur berhak mengetahui ke mana dana disalurkan, siapa penerimanya, dan bagaimana dampaknya diukur.
Penelitian Arifandi, Lloyd, dan Salaudeen (2026) tentang transparansi dan akuntabilitas digital lembaga zakat di Indonesia menawarkan kerangka penilaian yang mencakup keterbukaan keuangan, pelacakan alokasi dana, pelaporan dampak, dan tata kelola digital. Kajian tersebut menemukan bahwa lembaga-lembaga zakat menunjukkan tingkat kepatuhan digital yang relatif baik, tetapi masih terdapat variasi dalam pelacakan penyaluran dana dan pengungkapan biaya transaksi. Temuan ini menjadi pengingat bahwa digitalisasi tidak otomatis menjamin akuntabilitas.
Di sisi lain, kolaborasi dengan regulator, perbankan, penyedia jasa pembayaran, aparat penegak hukum, dan platform digital perlu diperkuat. OJK melalui IASC telah menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mempercepat pemblokiran rekening dan pemulihan dana korban. Dalam seminar bersama United Nations Office on Drugs and Crime pada Juli 2026, OJK juga menekankan bahwa penipuan digital telah berkembang melampaui batas negara dan sektor sehingga membutuhkan kemitraan publik-swasta serta pertukaran informasi yang efektif (OJK, 2026). Lembaga filantropi perlu menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi tersebut, termasuk dalam pelaporan cepat ketika nama, rekening, atau programnya disalahgunakan.
Yang tidak kalah penting ialah membangun literasi digital bagi masyarakat. Edukasi donatur tidak cukup berupa pesan untuk tidak membagikan PIN atau kode OTP. Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa alamat situs, memastikan identitas penggalang dana, mengonfirmasi rekening melalui kanal berbeda, serta melaporkan dugaan penipuan sesegera mungkin. Ketika menjadi korban, kecepatan pelaporan dapat meningkatkan peluang pemblokiran dana.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan filantropi Islam bukan hanya besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan juga kemampuannya menjaga amanah hingga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Teknologi boleh mempercepat donasi, tetapi kecepatan tanpa keamanan justru dapat memperbesar risiko. Di tengah maraknya penipuan digital, menjaga dana kemanusiaan berarti menjaga sesuatu yang lebih mendasar: keyakinan masyarakat bahwa kebaikan yang mereka titipkan tidak akan dikhianati. (*)





.jpg)
.png)
.png)
.png)



.png)
.png)