- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan
- Ini Peluang Beasiswa Kuliah di China
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi
- Klarinet yang Menolak Sunyi
- IZI Ringankan Terapi Halimah
- Dakwah Kerukunan Dari Malioboro
- INSURI Bersiap Jadi Universitas
- Kampung Sehati DD Raih Penghargaan
- PMI Hong Kong Perkuat Ukhuwah
- 18 Negara Desak Perlindungan Gaza
Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan
Oleh: Rayhan Ramadhan (Mahasiswa Universitas Indonesia Maju)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Rayhan Ramadhan
Setiap hari, media sosial lembaga publik dipenuhi foto penyerahan bantuan, kunjungan pimpinan, rapat koordinasi, peresmian program, hingga seremoni penghargaan. Lembaga zakat dan filantropi Islam (zafis) tidak terkecuali. Linimasa tampak sibuk dengan dokumentasi penyaluran bantuan, pemberdayaan ekonomi, santunan, dan berbagai kegiatan sosial. Semakin ramai unggahan, semakin besar kesan bahwa organisasi bekerja keras. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput: setelah semua kegiatan itu dipublikasikan, apakah masyarakat benar-benar mengetahui perubahan yang dihasilkan?
Pertanyaan ini penting karena mengomunikasikan kinerja bukan sekadar perkara memperlihatkan kesibukan organisasi. Terlebih bagi lembaga pengelola zakat dan filantropi Islam, yang mengemban amanah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Publik bukan hanya ingin tahu berapa banyak program dilaksanakan atau berapa besar dana disalurkan. Mereka ingin mengetahui siapa yang terbantu, persoalan apa yang teratasi, dan bagaimana kehidupan penerima manfaat berubah setelah intervensi dilakukan. Di sinilah tantangan kehumasan menemukan relevansinya. Bukan menyembunyikan capaian, melainkan mengubah sudut pandang: dari kebanggaan institusi menuju kepentingan masyarakat.
Baca Lainnya :
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi0
- Menjaga Amanat Umat Merawat Komunikasi Zakat0
- Jurus Jitu Konten Humas Didukung Algoritma0
- Paradoks Komunikasi Zakat0
- Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat 0
Dalam komunikasi kelembagaan, ada kecenderungan menjadikan organisasi sebagai tokoh utama. Pejabat tampil di depan kamera, logo lembaga mendominasi desain, sementara penerima manfaat hanya menjadi latar dokumentasi. Padahal, ukuran keberhasilan program sosial semestinya tidak berhenti pada aktivitas penyelenggara, tetapi pada perubahan kehidupan orang yang dilayani. Dalam konteks zakat, orientasi tersebut memiliki landasan teologis dan sosial yang kuat. Zakat merupakan kewajiban ibadah dengan dimensi distribusi keadilan sosial, bukan sekadar aktivitas filantropi atau kedermawanan sukarela. Sementara itu, filantropi Islam mencakup berbagai praktik pemberian dan kepedulian sosial, seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, kurban, wasiat, dan bentuk-bentuk lainnya. Keduanya dapat dibahas dalam kerangka zafis, tetapi tidak boleh dicampuradukkan status dan karakter hukumnya.
Kajian Latief tentang perkembangan filantropi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial turut mengubah cara lembaga sosial mendokumentasikan kegiatan dan menggalang dukungan masyarakat. Namun, percepatan publikasi juga berpotensi menggeser perhatian dari persoalan keadilan sosial menuju sekadar representasi aktivitas kebaikan. Sementara itu, penelitian Herianingrum dan sejumlah peneliti lain dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research (2024), berjudul Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia, menegaskan pentingnya program pemberdayaan yang mempertimbangkan potensi mustahik, produktivitas, dan dampak jangka panjang bagi pengurangan kemiskinan. Temuan itu mengingatkan bahwa zakat bukan sekadar transfer dana, melainkan instrumen perubahan sosial yang menuntut desain program berbasis kebutuhan riil penerima manfaat.
Implikasinya bagi humas sangat jelas. Konten tentang program pemberdayaan ekonomi, misalnya, jangan berhenti pada foto penyerahan modal usaha. Ceritakan persoalan yang dihadapi penerima manfaat, intervensi yang diberikan, perkembangan usahanya, peningkatan pendapatan jika terukur, serta tantangan yang masih dihadapi. Dengan demikian, publikasi tidak lagi berbunyi, "Lembaga X menyalurkan bantuan kepada 500 penerima manfaat", tetapi menjelaskan bagaimana bantuan tersebut menjawab persoalan ekonomi 500 keluarga. Angka tetap penting, tetapi harus memiliki wajah, konteks, dan makna. Ketika angka kehilangan wajah, publik hanya melihat kesibukan; ketika angka memiliki wajah, publik melihat perubahan.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan. Dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui desain visual yang menarik, narasi inspiratif, atau frekuensi unggahan yang tinggi. Ia membutuhkan bukti. Lembaga pengelola zakat harus berani memperlihatkan hubungan antara penghimpunan, penyaluran, program, dan dampaknya. Berapa dana yang terkumpul? Berapa yang disalurkan? Kepada kelompok mana? Apa indikator keberhasilannya? Bagaimana hasil evaluasinya? Bahkan, apa yang belum berhasil? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang muncul dalam linimasa lembaga, padahal justru di situlah letak inti pertanggungjawaban publik.
Dari Kesibukan ke Pertanggungjawaban
Penelitian tentang akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia dalam kajian Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media menunjukkan bahwa media sosial telah memperkuat dokumentasi dan representasi aktivitas lembaga filantropi. Namun, kecepatan menampilkan kebaikan tidak otomatis menjamin kedalaman pertanggungjawaban. Karena itu, publikasi capaian perlu bergerak melampaui indikator popularitas. Jumlah pengikut, tanda suka, tayangan, dan tingkat interaksi memang berguna untuk mengevaluasi distribusi pesan. Akan tetapi, semuanya bukan bukti bahwa kemiskinan berkurang atau kesejahteraan meningkat.
Kita perlu membedakan tiga lapisan pengukuran. Pertama, output, yakni jumlah program, dana tersalurkan, dan penerima manfaat. Kedua, outcome, yaitu perubahan kondisi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, atau kapasitas sosial penerima manfaat. Ketiga, impact, yakni kontribusi program terhadap perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Sebagian besar komunikasi lembaga zakat berhenti pada lapisan pertama. Padahal, publik yang kian kritis justru menuntut bukti pada lapisan kedua dan ketiga. Di sinilah kesenjangan antara citra dan amanah muncul: lembaga tampak sibuk, tetapi publik belum tentu memahami apakah kesibukan itu benar-benar mengubah kehidupan.
Penelitian tentang pengentasan kemiskinan melalui program BAZNAS oleh Saoqi dan kolega (2025), misalnya, menggunakan pengukuran pendapatan sebelum dan sesudah program, pendekatan difference-in-differences, serta model moving out mustahik. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa dampak program dapat dievaluasi lebih serius daripada sekadar menghitung jumlah bantuan yang dibagikan. Tentu, tidak semua perubahan sosial dapat diklaim sebagai hasil tunggal intervensi lembaga. Faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi keluarga turut memengaruhi. Justru pengakuan atas keterbatasan tersebut merupakan bagian dari komunikasi yang jujur. Kejujuran semacam ini, alih-alih melemahkan citra, justru memperkuat kredibilitas karena menunjukkan bahwa lembaga memahami kompleksitas persoalan yang dikelolanya.
Lantas, bagaimana humas membuat konten yang tetap menarik tanpa terjebak dalam promosi diri? Pertama, gunakan pendekatan problem-action-result-impact. Mulailah dari persoalan masyarakat, jelaskan tindakan lembaga, tampilkan bukti hasil, kemudian uraikan manfaat yang dirasakan. Jangan memulai cerita dari pejabat atau seremoni. Kedua, hadirkan data yang dapat diperiksa. Infografis capaian harus menyertakan periode, sumber data, target, realisasi, dan konteks. Testimoni penerima manfaat perlu disampaikan dengan persetujuan, menjaga martabat, serta tidak mengeksploitasi kerentanan mereka demi kepentingan promosi. Ketiga, berikan ruang bagi cerita yang belum selesai. Program pemberdayaan tidak selalu berhasil dalam satu tahun. Ada usaha yang berkembang, ada yang stagnan, bahkan ada yang gagal. Menampilkan proses evaluasi dan perbaikan justru memperlihatkan kesungguhan lembaga dalam menjaga amanah. Keempat, bangun komunikasi dua arah. Media sosial bukan papan pengumuman digital. Pertanyaan, kritik, dan pengaduan masyarakat harus memperoleh respons dan tindak lanjut yang jelas.
Bagi lembaga zafis, pendekatan ini sejalan dengan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dana zakat bukan milik citra pengelolanya. Ia merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan syariah dan kepentingan para penerima haknya. Demikian pula berbagai bentuk filantropi Islam harus dikelola dengan integritas dan orientasi kemanfaatan. Dalam kerangka ini, humas bukan sekadar corong promosi, melainkan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Setiap konten yang dipublikasikan adalah pernyataan publik yang dapat diuji, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini semestinya mengubah cara lembaga zakat memandang media sosial: bukan panggung pencitraan, melainkan ruang dialog dan transparansi.
Menjadikan Masyarakat Tokoh Utama
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan humas bukan seberapa sering nama lembaga muncul di linimasa, melainkan seberapa jelas masyarakat memahami manfaat keberadaan lembaga tersebut. Publikasi terbaik bukan yang membuat institusi tampak paling hebat, tetapi yang membuat masyarakat mampu melihat, menguji, dan merasakan hasil kerjanya. Sebab, ketika sebuah keluarga berhasil keluar dari kemiskinan, seorang anak kembali bersekolah, atau pelaku usaha kecil mampu berdiri mandiri, di situlah capaian sesungguhnya menemukan maknanya. Lembaga boleh hadir dalam cerita, tetapi masyarakatlah yang seharusnya menjadi tokoh utamanya.
Bagi humas lembaga zakat, perubahan cara bercerita bukan sekadar soal estetika komunikasi, melainkan bagian dari tanggung jawab etis. Zakat lahir dari kesadaran akan keadilan distributif, dan karena itu publikasinya pun harus mencerminkan semangat yang sama. Ketika lembaga lebih banyak bercerita tentang dirinya sendiri daripada tentang kehidupan yang berubah, ia berisiko mengaburkan hakikat amanah yang diembannya. Sebaliknya, ketika lembaga berani menampilkan data yang dapat diperiksa, mengakui keterbatasan, dan menempatkan penerima manfaat sebagai subjek, ia tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga meneguhkan legitimasi sosial dan keagamaannya.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas, lembaga zakat dan filantropi Islam memiliki peluang besar untuk menjadi teladan komunikasi publik yang etis. Mereka dapat menunjukkan bahwa komunikasi kehumasan tidak harus dilemahkan menjadi sekadar pemolesan citra, tetapi dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, mendorong perbaikan program, dan menghadirkan keadilan sosial secara lebih nyata. Jika itu yang terjadi, maka pertanyaan "apa perubahan yang dihasilkan?" tidak lagi menjadi cela, melainkan menjadi bukti bahwa amanah umat benar-benar dijaga. (*)





.png)






.png)
.png)