Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat
Oleh: Rayhan Ramadhan (Mahasiswa Universitas Indonesia Maju)

By Revolusioner 16 Nov 2026, 07:48:03 WIB Opini
Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Rayhan Ramadhan


Rekan-rekan pengelola komunikasi publik di seluruh organisasi pengelola zakat (OPZ). Pagi itu, layar dipenuhi angka. Triliunan rupiah, persentase pertumbuhan, defisit anggaran, hingga arus modal menjadi bagian dari paparan perdana Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai realisasi APBN. Di tengah kebutuhan publik terhadap informasi fiskal yang akurat, keterbukaan tersebut patut diapresiasi. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh berhenti di balik deretan angka: sejauh mana masyarakat memahami manfaat dari uang negara yang dibelanjakan?
Pertanyaan serupa harus kita ajukan pada diri kita sendiri sebagai pengelola zakat. Setiap kali kita mengumumkan penghimpunan dana miliaran rupiah dan jumlah penerima manfaat, apakah kita sudah memastikan publik memahami manfaat dari dana zakat yang mereka titipkan?
Angka Penting, Tetapi Tak Cukup
Angka memang penting. Ia menunjukkan kapasitas penghimpunan, mengukur kinerja lembaga, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas publik. Akan tetapi, bagi seorang ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, petani yang menghadapi gagal panen, atau anak dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah, angka miliaran rupiah tidak serta-merta memiliki makna.
Mereka membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana sekaligus substantif: dana itu digunakan untuk apa, siapa yang menerima manfaat, perubahan apa yang dihasilkan, dan bagaimana program tersebut memperbaiki kehidupan mereka?
Di sinilah tantangan komunikasi OPZ sesungguhnya bermula. Transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi angka. Ia harus berlanjut menjadi pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat.
Melampaui Transparansi, Menghadirkan Makna
Dalam praktik kehumasan modern, pendekatan ini dikenal sebagai *data storytelling*. Data tidak sekadar ditampilkan sebagai statistik, tetapi dirangkai menjadi narasi yang menjelaskan konteks, hubungan sebab-akibat, serta konsekuensi bagi kehidupan manusia.
Perbedaan keduanya mendasar. Visualisasi data menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan *data storytelling* membantu publik memahami mengapa hal itu penting dan apa yang perlu dilakukan berikutnya.
Misalnya, OPZ mengumumkan penghimpunan dana pendidikan sebesar ratusan miliar rupiah. Informasi tersebut tentu penting. Namun, publik juga perlu mengetahui berapa sekolah yang diperbaiki, berapa anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses pendidikan, bagaimana perubahan kualitas pembelajaran, dan apakah kesenjangan pendidikan antardaerah menyempit.
Hal serupa berlaku pada program kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi. Besarnya penyaluran tidak otomatis menunjukkan besarnya manfaat. Penyerapan anggaran merupakan indikator administratif, bukan bukti tunggal keberhasilan program.
Zakat Bukan Sekadar Kedermawanan Sukarela
Dalam tradisi Islam, zakat memiliki kedudukan khusus sebagai kewajiban keagamaan dan hak kelompok penerima yang telah ditentukan. Karena itu, zakat tidak tepat direduksi menjadi sekadar aktivitas kedermawanan sukarela. Sementara itu, filantropi Islam mencakup spektrum instrumen sosial yang lebih luas, antara lain infak, sedekah, wakaf, kurban, hibah, wasiat, fidyah, kafarat, dan berbagai bentuk pemberian lainnya.
Keduanya memiliki karakteristik berbeda, tetapi bertemu dalam satu orientasi sosial: menghadirkan kemaslahatan dan memperkuat solidaritas masyarakat.
Penelitian tentang rekonseptualisasi zakat di Indonesia yang dilakukan Amelia Fauzia (2014) mengingatkan bahwa zakat tidak semestinya hanya dipahami sebagai pemberian amal, melainkan juga berkaitan dengan keadilan sosial dan hak kelompok yang berhak menerimanya. Perspektif ini penting karena menggeser komunikasi dari sekadar melaporkan berapa dana yang terkumpul menuju menjelaskan bagaimana hak sosial didistribusikan.
Dengan demikian, OPZ tidak cukup mengumumkan penghimpunan dana miliaran rupiah dan jumlah penerima manfaat. Publik perlu mengetahui apakah keluarga penerima mengalami peningkatan pendapatan, apakah anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan, dan apakah intervensi ekonomi yang diberikan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.
Mengubah Angka Menjadi Cerita Perubahan
Selama ini, komunikasi kelembagaan sering terjebak pada indikator keluaran (output): jumlah bantuan, jumlah penerima, besaran dana, dan persentase penyaluran. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan informasi tentang hasil (outcome) dan dampak (impact).
Penelitian Choiriyah dan kolega (2020) dalam Journal of Islamic Monetary Economics and Finance menunjukkan bahwa peningkatan indeks kesejahteraan BAZNAS berkaitan signifikan dengan penurunan angka kemiskinan berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin, meskipun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan. Temuan ini memberikan pelajaran penting: keberhasilan program tidak cukup dinilai dari banyaknya orang yang disentuh, tetapi juga dari seberapa jauh kondisi kelompok paling miskin mengalami perbaikan.
Studi tersebut sekaligus mengingatkan bahwa angka agregat dapat menyembunyikan persoalan yang lebih dalam. Penurunan jumlah penduduk miskin belum tentu berarti kehidupan kelompok termiskin telah membaik secara memadai.
Karena itu, pendekatan data storytelling harus menggabungkan statistik makro dengan pengalaman manusia. OPZ, misalnya, tidak cukup menyampaikan bahwa program penanganan kemiskinan telah tersalur 95 persen. Ceritakan pula perubahan kehidupan satu keluarga penerima manfaat, disertai data pembanding yang menunjukkan apakah perubahan tersebut merupakan gambaran yang lebih luas atau sekadar kasus individual. Kisah manusia membuat angka terasa dekat. Data menjaga kisah agar tidak berubah menjadi anekdot yang menyesatkan.
Dari Laporan Kinerja Menuju Akuntabilitas Dampak
Lantas, bagaimana memulainya?
Pertama, setiap laporan kinerja OPZ perlu menyandingkan indikator keuangan dengan indikator sosial. Realisasi penyaluran harus dibaca bersama capaian pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, akses layanan dasar, dan ketimpangan.
Kedua, OPZ perlu mengembangkan produk komunikasi berbasis data yang sederhana. Satu grafik sebaiknya menyampaikan satu pesan utama. Infografik, video pendek, cerita penerima manfaat, dan dasbor interaktif dapat digunakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda.
Ketiga, integritas data harus menjadi fondasi. Humanisasi angka bukan berarti mendramatisasi kemiskinan, mengeksploitasi kesulitan penerima bantuan, atau memilih kisah yang hanya menguntungkan citra lembaga. Identitas dan martabat penerima manfaat harus dilindungi. Narasi harus dapat diverifikasi, data harus memiliki konteks pembanding, dan kegagalan program juga harus disampaikan secara jujur.
Keempat, masyarakat perlu ditempatkan bukan semata-mata sebagai penerima informasi, melainkan sebagai pihak yang berhak mengevaluasi kebijakan. Komunikasi publik harus membuka ruang umpan balik dan dialog.
Akuntabilitas Ganda: Kepada Allah dan Kepada Manusia
Dalam konteks zakat dan filantropi Islam, akuntabilitas bahkan memiliki dimensi ganda: pertanggungjawaban kepada Allah dan pertanggungjawaban kepada manusia. Amanah tidak berhenti pada ketepatan pencatatan dan penyaluran, tetapi juga menuntut kesungguhan memastikan manfaat sampai kepada pihak yang berhak.
Sebab, ukuran keberhasilan zakat bukan hanya berapa miliar rupiah yang dihimpun, melainkan berapa banyak kehidupan yang membaik, berapa banyak keluarga yang keluar dari kerentanan, dan seberapa jauh martabat manusia dipulihkan.
Rekan-rekan, angka boleh berbicara tentang uang, tetapi OPZ harus mampu bercerita tentang manusia. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan zakat bukanlah tentang seberapa besar dana yang dihimpun dan disalurkan, melainkan tentang seberapa nyata perubahan yang dirasakan umat. (*)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment