- Menjaga Amanat Umat Merawat Komunikasi Zakat
- Jurus Jitu Konten Humas Didukung Algoritma
- Paradoks Komunikasi Zakat
- Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat
- Menghijaukan Filantropi, Menyelamatkan Masa Depan
- Detak yang Terlupa
- DD Fasilitasi Belanja Anak Yatim
- LPDP Umumkan Hasil Seleksi Beasiswa
- Kaltim Siapkan Beasiswa Luar Negeri
- Kemenag Perkuat Ekosistem Pesantren
Paradoks Komunikasi Zakat
Oleh: Barokah Meilany Putri (Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Keterangan Gambar : Foto : Dok. pribadi Barokah Meilany Putri
Di tengah kemudahan teknologi digital, lembaga pengelola zakat semakin leluasa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media sosial dipenuhi dokumentasi penyaluran bantuan, kisah penerima manfaat, laporan penghimpunan dana, hingga berbagai kampanye kebaikan. Informasi tersedia hampir tanpa jeda. Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan: apakah semakin banyak informasi yang disampaikan berarti semakin baik pula komunikasi yang dibangun dengan publik?
Pertanyaan ini penting karena komunikasi publik tidak selalu berjalan sebagaimana yang dibayangkan oleh lembaga. Sebuah program dapat dirancang dengan baik, dikemas melalui visual yang menarik, dan disampaikan menggunakan bahasa persuasif, tetapi belum tentu memperoleh kepercayaan masyarakat. Bahkan, tidak jarang pesan yang dimaksudkan untuk membangun citra positif justru memunculkan kecurigaan.
Di sinilah paradoks komunikasi bekerja. Tantangan terbesar humas bukan semata-mata menghadapi publik yang sulit diyakinkan, melainkan memahami bahwa publik bukan kumpulan manusia yang selalu rasional, seragam, dan siap menerima pesan sebagaimana yang telah disiapkan organisasi.
Baca Lainnya :
- Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat 0
- Menghijaukan Filantropi, Menyelamatkan Masa Depan0
- Palestina dan Solusi yang Bukan Sekadar Donasi0
- Dana Umat untuk Ketangguhan Penanggulangan Bencana0
- Dana Abadi Umat untuk Kesehatan Publik0
Dalam konteks zakat dan filantropi Islam (zafis), persoalan ini memiliki dimensi yang lebih kompleks. Lembaga pengelola zakat tidak hanya berkomunikasi dengan masyarakat sebagai calon muzaki, tetapi juga dengan mustahik, pemerintah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Masing-masing memiliki pengalaman, kepentingan, dan ukuran kepercayaan yang berbeda.
Ketika Pesan Positif Tak Selalu Menghasilkan Kepercayaan
Salah satu kekeliruan dalam praktik komunikasi publik adalah menganggap bahwa keberhasilan komunikasi dapat diukur dari seberapa banyak pesan diproduksi dan seberapa luas jangkauan distribusinya. Padahal, perhatian tidak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan. Konten yang memperoleh ribuan interaksi belum tentu membuat masyarakat memahami persoalan yang sedang disampaikan.
Kevin Stoker (2014), dalam artikelnya Paradox in Public Relations: Why Managing Relating Makes More Sense Than Managing Relationships, menjelaskan bahwa komunikasi pada dasarnya mengandung paradoks. Praktisi hubungan masyarakat kerap terjebak dalam gagasan seolah-olah hubungan dengan publik dapat dikelola sepenuhnya. Padahal, organisasi tidak mempunyai kendali mutlak atas persepsi dan respons masyarakat.
Gagasan ini relevan bagi lembaga pengelola zakat. Ketika sebuah lembaga memublikasikan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, misalnya, publik tidak selalu melihatnya sebagai keberhasilan. Sebagian mungkin mempertanyakan keberlanjutan program, ketepatan sasaran, besaran manfaat yang diterima, atau dampaknya terhadap kehidupan penerima bantuan.
Bagi lembaga, publikasi tersebut mungkin sudah cukup menjelaskan kinerja organisasi. Namun, bagi masyarakat, dokumentasi penyerahan bantuan belum tentu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah bantuan itu benar-benar mengubah kehidupan penerimanya?
Persoalan serupa muncul dalam komunikasi penghimpunan zakat. Ajakan menunaikan zakat sering kali dibangun melalui narasi keagamaan dan emosional. Pendekatan tersebut penting, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai informasi mengenai tata kelola, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban dana. Muzaki bukan hanya membutuhkan ajakan untuk menunaikan kewajiban, melainkan juga kepastian bahwa amanah yang dititipkan dikelola secara profesional.
Penelitian Hotimah dan Suprayogi (2023) melalui meta-analisis terhadap sepuluh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan muzaki kepada lembaga zakat. Artinya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui kemampuan lembaga memproduksi narasi positif. Ia membutuhkan bukti yang dapat diperiksa.
Di sinilah paradoksnya: semakin keras lembaga berusaha meyakinkan publik bahwa dirinya baik, semakin besar pula kebutuhan publik untuk mengetahui apakah klaim tersebut benar.
Mengubah Cara Berkomunikasi: Dari Mengabarkan Menjadi Mendengarkan
Tantangan berikutnya adalah kecenderungan menjadikan publik sebagai objek komunikasi, bukan mitra dialog. Lembaga sering kali sibuk menentukan apa yang perlu diketahui masyarakat, tetapi kurang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ingin mereka ketahui.
Dalam pengelolaan zafis, pendekatan semacam ini berisiko mempersempit makna komunikasi menjadi aktivitas promosi kelembagaan. Padahal, zakat memiliki dimensi sosial yang jauh lebih luas daripada penghimpunan dana. Ia berkaitan dengan keadilan distribusi, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan martabat manusia.
Karena itu, komunikasi tentang zakat semestinya tidak berhenti pada angka penghimpunan atau jumlah paket bantuan yang disalurkan. Publik juga perlu memahami bagaimana program pemberdayaan dirancang, bagaimana mustahik dilibatkan, apa tantangan pelaksanaannya, dan sejauh mana perubahan sosial benar-benar terjadi.
Kajian mengenai transparansi lembaga pengelola zakat yang diterbitkan dalam jurnal VALUE pada 2026 menempatkan keterbukaan administrasi, tata kelola, transparansi digital, dan kredibilitas kelembagaan sebagai dimensi penting dalam membangun kepercayaan. Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Syiar-Syiar (2026) mengingatkan bahwa media sosial lembaga zakat masih cenderung digunakan untuk kepentingan promosi dan belum sepenuhnya menjadi sarana transparansi keuangan yang komprehensif.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar kurangnya konten, melainkan orientasi komunikasi yang perlu diperbaiki.
Lembaga zakat perlu mulai mengembangkan komunikasi yang lebih partisipatif. Mendengarkan keluhan muzaki, memahami pengalaman mustahik, merespons kritik secara terbuka, serta menyampaikan keterbatasan program merupakan bagian dari kerja komunikasi itu sendiri. Bahkan, mengakui bahwa sebuah program belum mencapai hasil yang diharapkan dapat menjadi bentuk integritas kelembagaan.
Ke depan, ukuran keberhasilan humas lembaga zakat tidak semestinya hanya bertumpu pada jumlah pengikut, jangkauan publikasi, atau tingkat interaksi digital. Lebih dari itu, keberhasilan perlu dilihat dari kemampuan komunikasi menjelaskan dampak, membangun pemahaman, memperkuat akuntabilitas, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pada akhirnya, komunikasi publik dalam pengelolaan zakat bukan perlombaan untuk membuat lembaga terlihat paling berhasil. Ia merupakan upaya membangun hubungan yang memungkinkan publik mengetahui, menguji, sekaligus ikut mengawal amanah sosial yang dikelola.
Sebab, kepercayaan tidak lahir karena sebuah lembaga terus-menerus mengatakan bahwa dirinya dapat dipercaya. Kepercayaan tumbuh ketika lembaga bersedia mendengar, terbuka terhadap kritik, dan membuktikan setiap perkataannya melalui tindakan. Dalam dunia zakat, mungkin sudah waktunya humas berhenti terlalu sibuk membuat publik mendengar lembaga, dan mulai belajar mendengar apa yang sebenarnya dikatakan publik. (*)







.png)




.png)
.png)