- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan
- Ini Peluang Beasiswa Kuliah di China
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi
- Klarinet yang Menolak Sunyi
- IZI Ringankan Terapi Halimah
- Dakwah Kerukunan Dari Malioboro
- INSURI Bersiap Jadi Universitas
- Kampung Sehati DD Raih Penghargaan
- PMI Hong Kong Perkuat Ukhuwah
- 18 Negara Desak Perlindungan Gaza
Potensi Zakat Kalsel Rp2,7 Triliun

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Baznas.go.id
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong BAZNAS daerah memperkuat tata kelola zakat yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada dampak nyata. Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi penghimpunan berbasis data, mulai dari pemetaan potensi muzaki, penetapan target pengumpulan, pengembangan layanan, hingga perluasan jaringan penghimpunan.
Arahan tersebut disampaikan Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Provinsi Kalimantan Selatan 2026 di Kalimantan Selatan, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Rizaludin mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai Rp2,7 triliun. Kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari zakat penghasilan dengan nilai sekitar Rp2 triliun, terutama dari kelompok masyarakat nonaparatur sipil negara (ASN).
Baca Lainnya :
- Cegah Peningkatan Angka Perceraian0
- Baznas: Zakat Harus Berdampak0
- Kemenag Revitalisasi 2.541 Sekolah Agama0
- Kemenag Perkuat Pemberdayaan Zakat0
- UPZ Ubah Mustahik Jadi Muzaki0
Menurut dia, besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan strategi penghimpunan yang terarah agar dapat dioptimalkan. Setiap BAZNAS daerah juga perlu memiliki basis data muzaki yang diperbarui secara berkala sehingga kebijakan, target, dan strategi pengumpulan dapat disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing.
"Besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan strategi pengumpulan yang tepat. Karena itu, setiap BAZNAS daerah perlu memiliki peta muzaki yang terbarukan agar kebijakan, target, dan strategi penghimpunan dapat disusun berdasarkan kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing," ujar Rizaludin.
Selain pemutakhiran data muzaki, Rizaludin menekankan perlunya kebijakan penghimpunan yang mengacu pada pedoman BAZNAS RI. Penguatan tersebut meliputi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL), pengembangan produk layanan, pembentukan kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar operasional prosedur.
Ia juga mendorong perluasan jaringan pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lingkungan, mulai dari instansi pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, masjid, sekolah, hingga desa dan kelurahan. Perluasan jaringan tersebut perlu dibarengi dengan penguatan syiar zakat serta penyediaan layanan pembayaran yang mudah dijangkau masyarakat.
Lebih lanjut, Rizaludin mengingatkan bahwa optimalisasi penghimpunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas penyaluran zakat. Dana yang terkumpul tidak hanya diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga perlu disalurkan melalui program pemberdayaan produktif guna mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
"Tujuan akhirnya adalah bagaimana zakat mampu mengubah mustahik menjadi muzaki. Karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat," tegas dia.
Pengelolaan zakat yang kuat tidak berhenti pada besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya mampu mengubah kehidupan masyarakat. Data yang akurat, layanan yang mudah, serta penyaluran yang tepat sasaran dapat menjadi fondasi agar zakat semakin berdaya guna. Karena itu, kolaborasi antara BAZNAS, UPZ, dan masyarakat perlu terus diperkuat sehingga zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan umat.





.png)






.png)
.png)