Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat strategi pengelolaan zakat melalui perluasan penghimpunan dana umat, peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta penyaluran bantuan berdasarkan data yang akurat. Upaya ini diarahkan untuk menjadikan zakat bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta pada 11–13 November 2026 itu resmi ditutup pada Jumat (13/11/2026).

BCL 2026 diikuti pimpinan BAZNAS DIY, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota se-DIY, serta penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dari DIY dan Jawa Tengah.

Baca Lainnya :

• UPZ Ubah Mustahik Jadi Muzaki0
• Baznas Perkuat Transparansi Zakat0
• MUI Serukan Perdamaian Timur Tengah0
• Baznas Perkuat Gizi Cegah Stunting0
• Baznas Ajak Kampus Perkuat Zakat0

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan kolaborasi antarlembaga agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Abu Rokhmad menyebutkan, terdapat tiga hal penting yang perlu diperoleh peserta melalui kegiatan BCL, yakni peningkatan pengetahuan, pertukaran pengalaman, dan perluasan jejaring kolaborasi. Ketiga aspek tersebut menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat sekaligus memperkuat peran lembaga dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, BAZNAS perlu memperluas strategi penghimpunan dengan mengoptimalkan berbagai sumber potensi zakat yang selama ini belum tergarap. Pengumpulan dana umat tidak seharusnya bergantung pada satu sumber, tetapi perlu ditopang inovasi, pemetaan potensi, dan pengembangan layanan yang memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak, serta sedekah.

Abu Rokhmad turut menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah. BAZNAS diharapkan tidak hanya mengandalkan dukungan hibah dari pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“BAZNAS harus hadir dengan membawa program dan menawarkan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dengan penghimpunan yang kuat dan program yang bermanfaat, kepercayaan pemerintah daerah maupun masyarakat akan semakin meningkat,” tegas dia.

Selain memperkuat penghimpunan, Abu Rokhmad mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel. Menurut dia, pengelolaan zakat merupakan amanah dana umat sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan fikih serta peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa BCL menjadi bagian dari langkah Kementerian Agama untuk memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Ia menjelaskan, penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota memiliki posisi strategis dalam membina sekaligus mengawasi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar pengelolaan dana umat berjalan efektif dan program-programnya saling melengkapi.

“Persoalan pengentasan kemiskinan merupakan agenda bersama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau organisasi. Diperlukan kolaborasi agar program pengelolaan dana umat dapat terhubung dengan program pemerintah dan memberikan manfaat yang lebih luas,” jelas dia.

Waryono juga mengungkapkan bahwa potensi zakat yang dihimpun melalui lembaga resmi masih dapat ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima atau melalui tokoh agama. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BAZNAS dan LAZ untuk memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan.

Dari aspek pendistribusian, Waryono menekankan perlunya pemanfaatan basis data yang akurat agar bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kementerian Agama bersama Bappenas terus mendorong peningkatan ketepatan data dalam penyaluran bantuan untuk mencegah tumpang tindih program maupun kekeliruan dalam menentukan penerima manfaat.

“Penyaluran zakat harus semakin presisi dan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan atau bantuan diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas penerima,” ujar dia.

Melalui penyelenggaraan BCL 2026, Kementerian Agama berharap tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen antara BAZNAS, LAZ, serta pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola zakat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana umat sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan distribusi yang tepat sasaran, zakat diharapkan mampu melampaui fungsi bantuan jangka pendek, yakni menjadi jalan bagi masyarakat untuk membangun kemandirian dan keluar dari kemiskinan.

Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan sosial ketika dikelola secara amanah, terencana, dan berkelanjutan. Karena itu, partisipasi masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah perlu terus diperkuat, bukan hanya untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan, tetapi juga membuka kesempatan agar semakin banyak keluarga mampu bangkit secara ekonomi. Dari kepedulian yang dikelola bersama, masa depan umat yang lebih mandiri dan sejahtera dapat dibangun.