- Menjaga Amanat Umat Merawat Komunikasi Zakat
- Jurus Jitu Konten Humas Didukung Algoritma
- Paradoks Komunikasi Zakat
- Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat
- Menghijaukan Filantropi, Menyelamatkan Masa Depan
- Detak yang Terlupa
- DD Fasilitasi Belanja Anak Yatim
- LPDP Umumkan Hasil Seleksi Beasiswa
- Kaltim Siapkan Beasiswa Luar Negeri
- Kemenag Perkuat Ekosistem Pesantren
Jurus Jitu Konten Humas Didukung Algoritma
Oleh: Nabila Citra Aurellya (Mahasiswi Universitas Gunadarma)

Keterangan Gambar : Foto : Dok. pribadi Nabila Citra Aurellya
“Bagaimana caranya agar konten kantor saya lebih sering muncul di layar warga?” tanya seorang admin media sosial instansi pemerintah. Pertanyaan itu mewakili kegelisahan banyak pengelola komunikasi publik. Setiap hari, akun resmi pemerintah mengunggah informasi program, layanan, kegiatan pimpinan, hingga capaian pembangunan. Namun, tidak semuanya memperoleh perhatian. Sebagian bahkan tenggelam sebelum sempat dibaca masyarakat. Ironisnya, ketika pemerintah semakin rajin memproduksi konten, belum tentu warga semakin mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan.
Mungkin pertanyaan yang lebih tepat justru bukan bagaimana membuat konten muncul di beranda, melainkan informasi apa yang sedang dicari warga? Pergeseran pertanyaan ini penting. Sebab, komunikasi publik bukan perlombaan memenuhi kalender unggahan, melainkan upaya memastikan informasi sampai kepada orang yang membutuhkan. Dalam ekosistem digital, memahami algoritma berarti belajar membaca perilaku dan respons audiens, bukan sekadar mencari cara agar sebuah konten menjadi viral.
Memahami Algoritma, Mengutamakan Kebutuhan Warga
Algoritma media sosial bekerja melalui sistem pemeringkatan dan rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai sinyal perilaku pengguna. Interaksi, relevansi, serta ketertarikan terhadap suatu topik dapat memengaruhi distribusi konten. Namun, setiap platform mempunyai mekanisme berbeda dan terus mengalami perubahan. Karena itu, tidak ada satu formula yang menjamin sebuah unggahan akan menjangkau jutaan orang.
Baca Lainnya :
- Paradoks Komunikasi Zakat0
- Saatnya Humas Zakat Bicara Nasib Umat 0
- Menghijaukan Filantropi, Menyelamatkan Masa Depan0
- Palestina dan Solusi yang Bukan Sekadar Donasi0
- Dana Umat untuk Ketangguhan Penanggulangan Bencana0
Penelitian Agustini, Pramana, dan Widaswara (2026) dalam MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi menunjukkan bahwa pengelolaan humas digital membutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi konten agar pesan relevan serta menarik bagi audiens. Sementara itu, penelitian Bramanta, Burhanuddin, dan Burhani (2025) mengenai akun Instagram @pusdiklatanri menggunakan pendekatan The Circular Model of SOME (Share, Optimize, Manage, Engage). Model tersebut menekankan pentingnya membagikan konten yang konsisten, mengoptimalkan fitur platform, mengelola komunikasi, dan membangun keterlibatan publik.
Dari kedua penelitian tersebut, ada pelajaran mendasar: konten pemerintah harus dimulai dari kebutuhan masyarakat. Jika warga membutuhkan informasi bantuan sosial, jangan membuka unggahan dengan seremoni penyerahan bantuan. Sampaikan terlebih dahulu siapa yang berhak menerima, apa persyaratannya, bagaimana prosedur pengajuan, dan ke mana harus menghubungi petugas. Jika pemerintah meluncurkan layanan baru, jelaskan manfaat, biaya, lokasi, dan cara mengaksesnya. Informasi yang menjawab persoalan nyata memiliki alasan lebih kuat untuk dibaca, disimpan, dan dibagikan.
Prinsip serupa berlaku dalam komunikasi organisasi pengelola zakat (OPZ). Masyarakat tidak cukup hanya melihat dokumentasi penyaluran dana zakat. Mereka perlu memahami bagaimana zakat dikelola, siapa yang berhak menerima, serta bagaimana program pemberdayaan membantu mustahik memperbaiki kehidupan. Dalam perspektif zafis (zakat dan filantropi Islam), komunikasi juga harus menjaga ketepatan konsep. Zakat merupakan kewajiban keagamaan, bukan sekadar bentuk kedermawanan sukarela. Adapun filantropi Islam mencakup berbagai instrumen pemberian dan kepedulian sosial, seperti infak, sedekah, wakaf, kurban, hibah, wasiat, fidyah, kafarat, dan bentuk lainnya.
Pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan istilah. Ia menentukan ketepatan pesan dan edukasi kepada masyarakat. Konten zakat, misalnya, perlu menjelaskan kewajiban, ketentuan, dan penyalurannya. Sementara itu, konten filantropi dapat memperlihatkan ruang partisipasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, media sosial menjadi sarana literasi sekaligus penguatan kepercayaan terhadap lembaga.
Mengubah Data Menjadi Strategi Komunikasi
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengemas informasi agar mudah ditemukan dan dipahami. Humas perlu menggunakan judul serta kata-kata yang lazim dicari masyarakat. Judul seperti “Cara Mengurus Dokumen Kependudukan Secara Daring” lebih langsung menjawab kebutuhan dibandingkan “Pemerintah Terus Berinovasi dalam Pelayanan Publik”. Jawaban sebaiknya muncul sejak awal, disertai bukti, data, visual yang jelas, dan petunjuk layanan. Video pendek dapat digunakan untuk penjelasan cepat, karusel untuk informasi bertahap, sedangkan infografik cocok untuk data yang perlu dibaca sekilas.
Penelitian Novianty (2025) dalam Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi membahas perubahan algoritma melalui konsep algorithmic gatekeeping dan kemampuan organisasi beradaptasi. Organisasi perlu mengenali perubahan perilaku audiens, memanfaatkan peluang, lalu menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada usaha kecil dan menengah, pendekatannya relevan bagi humas pemerintah: strategi komunikasi tidak boleh berhenti pada kebiasaan lama ketika respons masyarakat berubah.
Karena itu, pengelola konten perlu membaca analitik secara rutin. Perhatikan bagian video yang ditonton sampai selesai, bagian yang dilewati, unggahan yang disimpan, serta informasi yang paling banyak dibagikan. Jangan hanya terpaku pada jumlah tanda suka atau pengikut. Uji beberapa pendekatan: judul berbentuk pertanyaan, video dengan narasi langsung, karusel edukatif, atau infografik sederhana. Hasilnya menjadi dasar perbaikan, bukan sekadar laporan bulanan.
Namun, mengejar interaksi juga memiliki batas etis. Informasi pemerintah tidak boleh dipelintir menjadi judul sensasional, menyesatkan, atau mengeksploitasi kesulitan warga demi memperoleh perhatian. Dalam publikasi program sosial dan zakat, misalnya, dokumentasi penerima manfaat harus menjaga martabat, privasi, dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Kepercayaan publik lebih berharga daripada viralitas sesaat.
Pada akhirnya, keberhasilan humas pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa sering sebuah konten muncul di layar warga. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami informasi, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mampu mengakses layanan yang disediakan. Algoritma boleh menjadi pintu masuk distribusi pesan, tetapi kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi kompas komunikasi. Sebab, konten pemerintah yang benar-benar berhasil bukanlah konten yang sekadar ramai diperbincangkan, melainkan informasi yang membuat kehidupan warga menjadi lebih mudah. (*)







.png)




.png)
.png)