- Ini Beasiswa Australia untuk WNI
- KNMP Sasar 400 Nelayan Subang
- YBPP-RZ Pulihkan Pendidikan NTT
- Nathalie Bantu Lansia Terdampak Karhutla
- Baznas Perkuat Akuntabilitas Zakat
- Sixerhood Himpun Donasi Rp200 Juta
- Humas Zakat, Jebakan Seremonial dan Publik yang Kehilangan Cerita
- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan
- Ini Peluang Beasiswa Kuliah di China
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi
Humas Zakat, Jebakan Seremonial dan Publik yang Kehilangan Cerita
Oleh : Nur Maulidia Fakhirotur R (Mahasiswa Universitas Gunadarma)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Maulidia
Suatu kegiatan lembaga pemerintah biasanya memiliki alur yang nyaris seragam: pejabat datang, acara dibuka, berbagai komunikasi, program diluncurkan, lalu ditutup dengan foto bersama. Beberapa jam kemudian, rangkaian kegiatan itu muncul di media sosial dalam bentuk berita dan dokumentasi. Lengkap dengan nama pejabat, jumlah peserta, lokasi, serta kutipan berbagai. Namun, ada satu hal yang sering tertinggal: alasan mengapa masyarakat perlu peduli.
Fenomena tersebut mencerminkan permasalahan mendasar dalam praktik kehumasan. Sebagian besar praktisi menganggap konten sudah menjadi storytelling karena memiliki awal, tengah, dan akhir. Padahal, struktur kronologis semata belum menjadikan sebuah informasi sebagai cerita yang bermakna. Apa yang disajikan sering kali baru bercerita : menyampaikan urutan kejadian tanpa menggali persoalan, pengalaman manusia, dan dampak di baliknya.
Dalam komunikasi publik, perbedaan ini bukan sekadar persoalan istilah atau teknik penulisan. Ia mencakup cara lembaga memahami masyarakat. Publik bukan panitia acara yang berkepentingan mengetahui siapa yang membuka kegiatan dan siapa yang memberikan Perayaan. Mereka membutuhkan informasi yang menjelaskan bagaimana lembaga kebijakan, layanan, dan program berhubungan dengan kehidupan mereka.
Baca Lainnya :
- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan0
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi0
- Menjaga Amanat Umat Merawat Komunikasi Zakat0
- Jurus Jitu Konten Humas Didukung Algoritma0
- Paradoks Komunikasi Zakat0
Persoalan ini menjadi semakin penting dalam komunikasi zakat dan filantropi Islam (zafis). Di dalamnya terdapat amanah sosial, distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan upaya mengurangi ketimpangan. Jika seluruh kerja tersebut hanya dikomunikasikan melalui dokumentasi seremonial, publik berisiko melihatnya sebagai aktivitas kelembagaan semata, bukan sebagai instrumen perubahan sosial.
Melampaui Dokumentasi, Menghadirkan Makna
Dalam teori komunikasi organisasi, Michael L. Kent melalui kajiannya tentang pengisahan cerita organisasi dalam Public Relations Review (2015) menampilkan bahwa cerita memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sekadar rangkaian peristiwa. Tokoh, konflik, perkembangan, dan penyelesaian membentuk narasi yang membantu audiens memahami pesan. Sementara itu, kajian Towards a Theory of Organizational Storytelling for Public Relations: An Engagement Perspective (2023) menempatkan keterlibatan audiens sebagai bagian penting dari strategi bercerita organisasi.
Artinya, storytelling tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang dilakukan lembaga. Ia bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar: masalah siapa yang sedang dihadapi, mengapa diperlukan intervensi, dan perubahan apa yang dihasilkan?
Dalam konteks zakat, misalnya, publikasi mengenai penyaluran bantuan modal usaha tidak cukup hanya menyebutkan jumlah penerima, nilai bantuan, dan pejabat yang menyerahkan bantuan. Cerita yang lebih bermakna justru dimulai dari persoalan yang dihadapi mustahik: keterbatasan akses modal, usaha yang sulit berkembang, atau perolehan pendapatan keluarga. Selanjutnya, konten menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat membantu menjawab permasalahan tersebut dan perubahan apa yang dapat diukur setelah program berjalan.
Perspektif ini sejalan dengan penelitian Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia yang diterbitkan dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research (2024). Kajian tersebut menempatkan pemberdayaan zakat berdasarkan potensi mustahik, mengutamakan kebutuhan, produktivitas, dan dampak jangka panjang sebagai bagian penting dari upaya pengurangan kemiskinan.
Data pun memperoleh makna ketika dihubungkan dengan pengalaman manusia. Laporan Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengenai pengentasan kemiskinan nasional 2024 mencatat bahwa pengelola zakat secara nasional berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan sebanyak 1,35 juta berdasarkan lima standar pengukuran kemiskinan jiwa. Angka ini penting, tetapi akan lebih komunikatif apabila masyarakat juga memahami bagaimana program pemberdayaan membantu keluarga membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian. Angka menunjukkan skala, sedangkan cerita menjelaskan arti perubahan tersebut.
Pentingnya membedakan komunikasi zakat dari sekedar promosi kinerja lembaga. Zakat merupakan kewajiban keagamaan, bukan pemberian sukarela yang dapat disamakan begitu saja dengan sedekah atau hibah. Sementara itu, filantropi Islam mencakup berbagai bentuk pemberian dan pemberian, baik yang bersifat sukarela maupun instrumen sosial lainnya. Kerangka zafis perlu dikomunikasikan dengan pemahaman yang tepat agar masyarakat tidak hanya mengenal aktivitas penghimpunan, tetapi juga memahami tujuan keadilan distributif dan pemberdayaan yang melandasinya.
Mengubah Cara Bercerita, Mengubah Cara Masyarakat Memahami
Tantangan berikutnya adalah mengubah orientasi kerja Humas. Selama ini, keberhasilan publikasi sering kali diukur melalui jumlah berita, frekuensi unggahan, jangkauan, dan dokumentasi kegiatan. Ukuran tersebut tetap diperlukan, namun belum cukup untuk menilai apakah komunikasi benar-benar menghasilkan pemahaman masyarakat.
Humas perlu mulai bekerja dengan pendekatan yang berangkat dari permasalahan masyarakat. Sebelum menulis, praktisi perlu bertanya: masalah apa yang ingin dijawab oleh program ini? Siapa yang mengalami masalah tersebut? Apa bukti perubahan yang dapat ditunjukkan? Dan pengetahuan apa yang perlu dibawa pulang oleh pembaca?
Pendekatan show, don't just tell juga penting diterapkan. Alih-alih menyatakan bahwa suatu program berhasil meningkatkan kesejahteraan, memberikan bukti perubahan melalui data, pengalaman penerima manfaat, dan perkembangan kondisi sebelum serta sesudah intervensi. Namun, cerita manusia tidak bisa dijadikan alat eksploitasi kemiskinan. Martabat mustahik, persetujuan penggunaan kisah pribadi, akurasi informasi, dan transparansi harus tetap menjadi batas etik.
Selain itu, organisasi perlu mengembangkan kemampuan Humas dalam mengolah data menjadi narasi. Angka penghimpunan, penyaluran, jumlah penerima manfaat, dan capaian pemberdayaan tidak boleh berhenti dalam tabel laporan. Data perlu diberi konteks, dijelaskan batasannya, serta dikaitkan dengan persoalan sosial yang relevan. Dengan demikian, komunikasi tidak berubah menjadi kelembagaan yang fleksibel , melainkan pertanggungjawaban kepada publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi publik bukanlah seberapa banyak foto pejabat yang terunggah atau seberapa panjang daftar kegiatan yang diberitakan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami persoalan, mengetahui manfaat program, mempercayai informasi, dan menemukan alasan untuk berpartisipasi.
Lembaga dapat memiliki banyak kegiatan dan sederet pencapaian. Namun, masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak cerita tentang betapa sibuknya sebuah lembaga. Mereka membutuhkan penjelasan tentang apa arti kesibukan itu bagi kehidupan mereka. Sebab, komunikasi publik yang baik tidak membuat lembaga sekadar terlihat bekerja, namun membuat masyarakat memahami bahwa pekerjaan itu benar-benar membawa perubahan. (*)







.png)
.png)



.png)
.png)