- Zakat, Membuka Jalan Kesetaraan
- Sebuah Nama, Seribu Persimpangan
- Beasiswa Yurbi Buka Beasiswa SD-SMA
- Ada Beasiswa Rumah Menata Hati
- BPKH Siapkan Transformasi Dana Haji
- ChatHPT Raup 129 Ribu Pertanyaan
- BWI Genjot Literasi Wakaf Uang
- Baznas Tegaskan Tiga Pilar Zakat
- Kemenko PMK: Perkuat Pengumpul Zakat
- RZ Salurkan Bantuan Banjir
Zakat, Membuka Jalan Kesetaraan
Oleh: Raeihan Ramadhan (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Raeihan Ramadhan
Laporan British Council, Disability Inclusion in Indonesia’s Higher Education System: Policy, Practice and Student Experiences (2026), mencatat peningkatan 45,9 persen jumlah mahasiswa penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi sepanjang 2019–2024. Namun, kemajuan tersebut belum diikuti kesiapan institusi secara merata. Hanya sekitar separuh perguruan tinggi yang disurvei memiliki Unit Layanan Disabilitas. Banyak kampus juga belum menyediakan anggaran khusus, materi pembelajaran aksesibel, pendampingan, dan dukungan karier yang memadai.
Angka itu memperlihatkan bahwa bertambahnya kesempatan masuk belum tentu berarti terpenuhinya hak untuk belajar secara setara. Tantangan serupa muncul di dunia kerja. Karena itu, filantropi Islam perlu mengambil peran lebih strategis: bukan sekadar meringankan beban penyandang disabilitas, melainkan ikut menghilangkan hambatan yang membuat mereka tertinggal.
Dari Bantuan Menuju Pemberdayaan yang Inklusif
Baca Lainnya :
- Dana Umat untuk Menjaga Martabat Lansia0
- El Niño, Menyangga Pangan Dengan Zakat0
- Humas Zakat, Jebakan Seremonial dan Publik yang Kehilangan Cerita0
- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan0
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi0
Dalam tradisi Islam, zakat bukan hanya mekanisme pemindahan kekayaan, tetapi juga instrumen keadilan sosial. Namun, pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan pemahaman yang cermat terhadap ketentuan penyalurannya. Disabilitas tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai mustahik. Hak menerima zakat tetap merujuk pada delapan golongan penerima sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an, terutama fakir dan miskin apabila kondisi ekonominya memenuhi kriteria tersebut.
Di sinilah lembaga amil zakat perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif. Bantuan tidak cukup berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumsi. Zakat dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, alat bantu yang menunjang produktivitas, serta pendampingan ekonomi bagi mustahik penyandang disabilitas. Sementara itu, infak, sedekah, dan wakaf dapat melengkapi pembiayaan layanan yang lebih luas, termasuk fasilitas pendidikan aksesibel dan infrastruktur publik yang ramah disabilitas.
Sejumlah penelitian memberi landasan bagi pendekatan tersebut. Aisha Putrina Sari, Dita Anggraini, dan Ulfah Lathifah Junari (2024), dalam penelitian Improving the Quality of Life of People with Disability through Zakat: A Zakat Utilization Model Canvas Perspective, menyoroti pentingnya pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Sementara itu, Aditya Budi Santoso, Agus Nurhadi, dan Mohd Hiriy bin Ghazali Mohd Jani (2025), melalui studi kasus di Rowosari, Semarang, menunjukkan praktik pemberdayaan yang menggabungkan pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha, pendampingan, dan integrasi sosial.
Kajian yang lebih baru oleh Haliza Deli Gayo dan rekan-rekan (2026) dalam Jurnal Indo-Islamika juga memperluas ukuran keberhasilan zakat produktif. Berdasarkan wawancara dengan tujuh penerima manfaat program ekonomi inklusif LAZISMU, penelitian tersebut menemukan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan dukungan ekonomi, tetapi juga peningkatan kepercayaan diri, pengakuan atas martabat, dan partisipasi sosial. Meski demikian, hambatan berupa stigma, keterbatasan akses pasar, minimnya pendampingan setelah penyaluran, dan infrastruktur yang tidak aksesibel masih membatasi hasil pemberdayaan.
Temuan-temuan tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan zakat tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah dana yang tersalurkan atau usaha yang dibuka. Ukuran yang lebih substantif ialah apakah penerima manfaat memiliki ruang untuk mengambil keputusan, mengembangkan kapasitas, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara bermartabat.
Membuka Akses Pendidikan dan Pekerjaan
Pendidikan dan pekerjaan merupakan dua pintu penting untuk memutus rantai kemiskinan. Akan tetapi, keduanya tidak dapat dipisahkan dari akses terhadap teknologi, layanan keuangan, transportasi, dan lingkungan yang mendukung. Penelitian Muhammad Anif Afandi dan rekan-rekan (2026) dalam BMC Public Health menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkaitan positif dengan kesejahteraan rumah tangga penyandang disabilitas di Indonesia. Studi yang menggunakan data Susenas Maret 2023 itu mencatat bahwa 75,7 persen penyandang disabilitas belum memiliki rekening bank pada 2023. Temuan tersebut juga memperlihatkan hubungan positif antara tingkat inklusi keuangan dan kesejahteraan, meskipun hubungan statistik itu tidak dengan sendirinya membuktikan sebab-akibat.
Kesenjangan akses keuangan dapat membuat seseorang semakin sulit memperoleh modal usaha, mengelola pendapatan, atau mengakses layanan formal. Karena itu, program zakat produktif perlu disertai literasi keuangan, layanan perbankan yang aksesibel, pendampingan usaha, serta kemitraan pemasaran. Penyandang disabilitas jangan hanya dilatih memproduksi barang, tetapi juga harus memperoleh kesempatan untuk menjangkau konsumen dan masuk ke rantai ekonomi yang lebih luas.
Di sektor pekerjaan, kewajiban kuota juga belum cukup jika tidak disertai perubahan sistem. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dalam kajian Making Disability Employment Quotas Work: Lessons for Indonesia from Across Asia (20 Agustus 2026), menegaskan bahwa kebijakan kuota membutuhkan pengawasan kepatuhan, insentif, dukungan kelembagaan, serta koordinasi pemerintah, pemberi kerja, pekerja, dan organisasi penyandang disabilitas. Dengan kata lain, persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta penyandang disabilitas meningkatkan keterampilan. Perusahaan juga harus membenahi proses rekrutmen, lingkungan kerja, dan aksesibilitas.
Filantropi Islam dapat menjembatani kebutuhan tersebut melalui beasiswa vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, penyediaan teknologi bantu, inkubasi usaha, hingga kemitraan penempatan kerja. Lembaga zakat dapat menjadi penghubung antara mustahik, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Program semacam ini akan lebih bermakna apabila penyandang disabilitas dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar ditempatkan sebagai penerima bantuan.
Pada akhirnya, filantropi Islam perlu menggeser orientasi dari kemurahan hati menuju keadilan kesempatan. Kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, sebagaimana dikembangkan Jasser Auda melalui pendekatan sistem, mengingatkan bahwa tujuan syariat harus dibaca secara menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, menjaga martabat manusia berarti memastikan setiap orang memiliki peluang untuk belajar, bekerja, dan menentukan masa depannya.
Lembaga filantropi perlu membangun sistem pendataan mustahik disabilitas yang akurat, menetapkan standar layanan aksesibel, menyediakan pendampingan berkelanjutan, serta mengukur dampak program melalui perubahan kualitas hidup dan partisipasi sosial. Pemerintah, sektor swasta, organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga zakat juga harus membangun kemitraan yang tidak berhenti pada seremoni penyaluran bantuan.
Penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan yang membuat mereka terus bergantung. Mereka membutuhkan sistem yang tidak menghalangi kemampuan untuk tumbuh. Sebab, zakat yang benar-benar menghadirkan keadilan bukan hanya mengurangi beban mereka hari ini, melainkan membuka jalan agar esok mereka dapat berdiri sebagai bagian setara dari masyarakat. (*)




.jpg)

.png)




.png)
.png)