Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 untuk merumuskan arah baru kebijakan perwakafan nasional. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah mendorong transformasi wakaf agar menjadi salah satu pilar ekonomi produktif.

Ketua BWI Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa diversifikasi instrumen wakaf ke sektor bisnis produktif menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Menurut dia, wakaf tidak lagi dapat dipandang sebagai aset yang bersifat statis, melainkan harus dikelola secara profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakernas tersebut dihadiri 536 pengurus BWI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Dalam forum itu, BWI menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda nasional dengan modernisasi nazir guna memperkecil kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dan realisasi manfaat ekonominya.

Hingga saat ini, pengelolaan wakaf di Indonesia dinilai masih didominasi pendekatan konvensional.

Baca Lainnya :

• Menteri ATR Tuntaskan Sertifikasi Wakaf0
• Ditutup, FESyar Catat Transaksi Rp14,7 M0
• Wakaf Bisa Disertifikat Meski Wakif Wafat0
• BRK Syariah Luncurkan Wakaf CWLD0
• Pemerintah Perkuat Sertifikasi Tanah Wakaf 0

"Kita menghadapi gap yang sangat besar antara potensi dan aktualisasi. Dinamika perwakafan nasional harus segera beradaptasi dengan tantangan sosial-ekonomi," kata dia.

Kamaruddin juga menyoroti masih terbatasnya kewenangan lembaga yang mengelola wakaf saat ini. Karena itu, dia mendorong percepatan revisi Undang-Undang tentang Wakaf pada tahun depan. Selain itu, dia menginstruksikan pelaksanaan sertifikasi massal bagi nazir di seluruh Indonesia sebagai langkah afirmatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf.

"Nazir adalah aktor sentral. Tanpa peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi, kualitas perwakafan kita tidak akan beranjak naik," kata dia.

Di sisi lain, Sekretaris BWI Anas Nasihin menilai keberhasilan transformasi wakaf sangat ditentukan oleh integrasi agenda kerja antara pengurus pusat dan daerah yang selama ini masih terfragmentasi.

Menurut dia, Rakernas 2026 menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh divisi BWI di berbagai daerah melalui penguatan konsolidasi nasional.

"Ini adalah era baru bagi BWI. Kita harus mensyukuri kemajuan IT bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tapi sebagai instrumen untuk menyambungkan semua agenda nasional yang selama ini terpisah. Tidak ada lagi sekat jarak atau keterbatasan kuota fisik bagi pengurus daerah untuk berkontribusi," ujar dia.

Anas menambahkan, BWI telah menetapkan tiga sasaran utama yang harus diwujudkan oleh seluruh pengurus di Indonesia, yaitu sertifikasi nazir secara nasional, memasukkan wakaf sebagai indikator kinerja utama (KPI) pemerintah daerah, serta menghadirkan proyek binaan di setiap BWI tingkat provinsi.

Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.antaranews.com