Indonesia tidak kekurangan anak muda berprestasi. Beasiswa ke luar negeri, pertukaran mahasiswa, kompetisi akademik, hingga berbagai program pengembangan kepemimpinan terus membuka kesempatan bagi generasi baru untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar seberapa tinggi pendidikan yang dapat diraih: apakah kesempatan tersebut mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas?

Pertanyaan ini relevan ketika Indonesia menghadapi tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks. Kemampuan teknis dan kecakapan intelektual memang penting, tetapi tidak cukup. Publik membutuhkan pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan secara adil, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri.

Dalam konteks tersebut, filantropi Islam memiliki peluang untuk mengambil peran lebih jauh. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana umat juga dapat menjadi investasi sosial untuk membangun generasi muda yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan publik.

Baca Lainnya :

• Dana Umat dan Masa Depan Pekerjaan Hijau0
• Dana Umat untuk Kemandirian Digital0
• Dana Umat dan Mimpi Wirausaha Muda0
• Kesehatan Mental, Amanah Baru Filantropi Islam0
• Menyoal Made in Indonesia: dari Tambang hingga Barang Tanah Abang0

Kesepakatan Indonesia dan Mesir pada Oktober 2026 untuk memperkuat kerja sama pendidikan, termasuk penambahan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di bidang kedokteran, teknik, dan sains, memperlihatkan bahwa pendidikan tetap menjadi agenda strategis pembangunan sumber daya manusia. Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran mahasiswa, kemitraan antaruniversitas, dan riset bersama. Peluang ini patut diapresiasi karena membuka ruang bagi generasi muda untuk memperluas wawasan dan pengalaman lintas negara.

Namun, pendidikan tidak otomatis melahirkan integritas. Seseorang dapat memiliki gelar akademik tinggi, tetapi belum tentu memiliki kepekaan sosial. Ia mungkin unggul dalam kompetisi, tetapi belum tentu mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Karena itu, investasi pendidikan perlu disertai pembentukan karakter dan pengalaman nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

UNICEF melalui panduan partisipasi remaja menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat, mengembangkan kemampuan, terlibat dalam kegiatan komunitas, serta ikut memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Partisipasi bukan sekadar menghadirkan anak muda dalam forum atau kegiatan seremonial. Mereka perlu memperoleh kesempatan untuk mengambil peran dan melihat bagaimana gagasannya dipertimbangkan.

Prinsip ini seharusnya menjadi bagian dari desain program filantropi Islam. Penerima beasiswa, misalnya, tidak cukup hanya dituntut mempertahankan prestasi akademik. Mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial, riset pemberdayaan masyarakat, pendampingan kelompok rentan, dan pengembangan solusi bagi persoalan di daerah asalnya. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti sebagai mobilitas individual, tetapi berkembang menjadi tanggung jawab sosial.

Kepemimpinan berintegritas juga membutuhkan keteladanan. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus diterapkan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta hubungan dengan masyarakat. Tanpa pengalaman mempraktikkan nilai tersebut, pendidikan karakter mudah berubah menjadi hafalan moral yang tidak tercermin dalam tindakan.

Filantropi Islam sebagai Investasi Kepemimpinan

Potensi filantropi Islam Indonesia memberikan alasan kuat untuk memperluas orientasi program tersebut. Survei Nasional Potret dan Perilaku ZISWAF Muslim Indonesia 2026 yang dirilis Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkirakan nilai ZISWAF masyarakat mencapai Rp343 triliun per tahun. Sebanyak 81 persen responden juga mendukung pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui program pemberdayaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan filantropi Islam bukan semata menghimpun dana, melainkan memastikan pengelolaannya menghasilkan perubahan sosial. Dana umat dapat menjadi instrumen pembangunan manusia, termasuk membangun ekosistem kepemimpinan generasi muda.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan harta dan distribusi kekayaan diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Prinsip ini menempatkan pendidikan, perlindungan kehidupan, dan keadilan sosial sebagai bagian penting dari pembangunan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan perlindungan bagi delapan golongan penerima, sementara wakaf memiliki karakter aset jangka panjang yang dapat menopang layanan pendidikan dan fasilitas publik secara berkelanjutan.

Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Saizu Purwokerto, Fauzi, dalam opini Kementerian Agama berjudul “Revitalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Kemandirian Umat” (5 Maret 2026), menggarisbawahi potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan, riset, kesehatan, dan penguatan ekonomi. Ia membedakan fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang. Perspektif ini penting untuk merancang pembiayaan pengembangan generasi muda yang tidak bergantung pada bantuan sesaat.

Penerapannya dapat dilakukan melalui beasiswa berbasis kepemimpinan sosial, dana abadi pendidikan dari hasil pengelolaan wakaf, inkubasi gagasan sosial, serta pendampingan bagi anak muda yang mengembangkan inovasi untuk masyarakat. Lembaga filantropi juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor usaha untuk menyediakan ruang magang, riset, serta pengalaman memimpin program pemberdayaan.

Tentu, penggunaan zakat harus tetap memperhatikan ketentuan syariah dan hak mustahik. Tidak semua program pengembangan kepemimpinan dapat dibiayai dari dana zakat. Di sinilah pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan: zakat disalurkan sesuai ketentuan penerimanya, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf dapat mendukung program sosial yang lebih luas sesuai peruntukan dan tata kelolanya.

Mengukur Integritas, Bukan Hanya Prestasi

Perubahan paradigma perlu diikuti ukuran keberhasilan yang lebih substantif. Selama ini, program beasiswa sering dinilai melalui jumlah penerima, kelulusan, indeks prestasi, atau keberhasilan menembus perguruan tinggi ternama. Indikator tersebut tetap penting, tetapi belum cukup untuk mengukur kontribusi sosial penerima manfaat.

Lembaga filantropi perlu menilai apakah penerima beasiswa memiliki pengalaman memimpin kegiatan masyarakat, mampu mengelola program secara transparan, melibatkan kelompok rentan, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika bantuan berakhir.

Selain itu, generasi muda harus dilibatkan dalam perencanaan program, bukan sekadar ditempatkan sebagai objek penerima manfaat. Mereka perlu diberi ruang menyampaikan gagasan, mengkritik kebijakan, dan ikut menentukan prioritas kegiatan. Namun, ruang partisipasi tersebut harus disertai pendampingan dan mekanisme pertanggungjawaban agar kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan tanggung jawab.

Pada akhirnya, masa depan kepemimpinan Indonesia tidak cukup disiapkan melalui gelar, sertifikat, atau daftar prestasi. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu menggunakan pengetahuan untuk melayani, kekuasaan untuk melindungi, dan kepercayaan untuk dipertanggungjawabkan. Filantropi Islam memiliki kesempatan untuk ikut membentuk generasi tersebut. Sebab, keberhasilan dana umat bukan hanya ketika semakin banyak anak muda berhasil meraih pendidikan, melainkan ketika semakin banyak dari mereka bersedia menggunakan keberhasilannya untuk memperbaiki kehidupan orang lain. (*)