Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan ketetapan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Keputusan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Ketetapan ini tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga memuat larangan produksi dan perdagangan, serta rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengendalikan peredarannya.

Berikut isi lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

Baca Lainnya :

• AS Soroti Krisis Gaza0
• Baznas Raih Bronze Winner SPS Awards0
• MUI Tetapkan Vape Haram0
• Kemenag Percepat Pemulihan Pesantren Aceh0
• Ada Skema Baru Bantuan Iuran BPJS0

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL)/VAPE

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal Vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna.

2. Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Ketiga: Rekomendasi

Dalam fatwa tersebut, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas. Rekomendasi itu meliputi:

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.

9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026 Masehi.

Dokumen fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Ketetapan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan dan melindungi generasi muda merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi mengenai bahaya zat adiktif perlu diperkuat, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semangat melindungi sesama juga dapat diwujudkan melalui gerakan zakat, infak, dan sedekah yang mendukung edukasi kesehatan serta program pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya. Dengan kepedulian bersama, kita turut membangun lingkungan yang lebih sehat dan masa depan generasi yang lebih terlindungi.