Ada sebuah ironi dalam pengelolaan zakat hari ini: lembaga pengelola zakat semakin rajin berkomunikasi, tetapi belum tentu semakin dekat dengan kebutuhan publik.

Hampir setiap hari kita dapat menemukan unggahan tentang penyaluran bantuan, kunjungan pimpinan, rapat koordinasi, penandatanganan kerja sama, seremoni penghargaan, atau dokumentasi kegiatan. Semuanya tampak rapi. Namun, setelah melihatnya, pertanyaan yang lebih penting justru muncul: apa yang bisa dilakukan masyarakat setelah membaca unggahan tersebut?

Pertanyaan itu penting karena zakat bukan sekadar aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam perspektif filantropi Islam, zakat memiliki dimensi sosial-ekonomi yang jauh lebih besar: redistribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan mustahik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Zakat Tak Cukup Disalurkan, Dampaknya Harus Dijelaskan0
• Zafis: Dana Umat dan Redefinisi Arsitektur Keuangan Sosial0
• BRICS dan Agenda Strategis Kemitraan Pendidikan RI-Rusia0
• Reshuffle dan Peran Global RI dalam Pengentasan Kemiskinan0
• Menakar Urgensi Badan Pengelolaan Dana Umat0

Karena itu, komunikasi organisasi pengelola zakat (OPZ) semestinya tidak hanya berfungsi sebagai etalase kegiatan. Ia harus menjadi bagian dari pelayanan publik.

Ketika OPZ Terlalu Sibuk Memberi Kabar

Lembaga tentu memiliki kebutuhan untuk membangun citra, menunjukkan akuntabilitas, dan melaporkan aktivitas kepada masyarakat. Fungsi corporate communication maupun marketing communication tetap diperlukan.

Namun, persoalannya muncul ketika hampir seluruh komunikasi berhenti pada kalimat: kami telah melakukan ini, kami telah mengadakan itu, kami telah menyalurkan sekian.

Publik akhirnya mengetahui bahwa lembaga bekerja, tetapi belum tentu memahami mengapa sebuah program penting, siapa yang membutuhkan, bagaimana masyarakat dapat terlibat, dan apa perubahan yang terjadi setelah intervensi dilakukan.

Padahal, penelitian terbaru mengenai transparansi lembaga pengelola zakat menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya persoalan administratif. Literatur tentang LPZ dalam periode 2015–2025 mengelompokkan transparansi ke dalam aspek administrasi, tata kelola dan akuntabilitas, transparansi digital, serta kaitannya dengan kepercayaan dan kinerja institusi.

Artinya, laporan tentang kegiatan belum otomatis menjadi komunikasi yang transparan. Transparansi yang bermakna harus membantu publik memahami proses dan dampak.

Ketika OPZ mengatakan telah menyalurkan zakat kepada seribu penerima manfaat, misalnya, publik membutuhkan informasi lanjutan: bantuan untuk apa, bagaimana penerima dipilih, apa indikator keberhasilannya, dan apakah kondisi penerima berubah setelah memperoleh bantuan?

Di titik inilah komunikasi bertemu dengan akuntabilitas.

Zakat juga memiliki persoalan lain: jarak antara niat dan tindakan. Seseorang bisa saja berniat menunaikan zakat, tetapi belum tahu berapa kewajibannya, kepada siapa membayarnya, bagaimana memastikan lembaga terpercaya, atau seperti apa dampak dana yang ia salurkan.

Penelitian tentang filantropi digital menunjukkan bahwa kepercayaan institusional, bukti sosial, dan kejelasan instruksi transaksi berperan dalam menjembatani niat dengan perilaku berzakat di media sosial. Penelitian lain mengenai lembaga zakat digital di Indonesia juga menemukan pentingnya kualitas layanan elektronik dan transparansi informasi dalam membangun kepercayaan muzaki.

Maka, konten OPZ seharusnya tidak hanya berkata, “Mari berzakat bersama kami.” Lebih berguna jika ia menjawab pertanyaan yang ada di kepala calon muzaki: zakat apa yang harus saya bayar, bagaimana menghitungnya, kapan waktunya, apa perbedaannya dengan infak dan sedekah, bagaimana cara membayarnya, dan ke mana dana tersebut disalurkan?

Dengan kata lain, komunikasi zakat harus membantu orang bertindak.

Hal ini semakin penting ketika potensi zakat Indonesia sangat besar. BAZNAS menyebut potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun, sementara target pengumpulan nasional 2026 ditetapkan Rp67 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan zakat bukan semata kekurangan potensi, melainkan bagaimana potensi itu dikonversi menjadi partisipasi dan dampak yang nyata.

Dari Banyak Unggahan Menuju Dampak yang Terlihat

Tantangan terbesar OPZ ke depan adalah menggeser orientasi dari activity-based communication menuju impact-based communication.

Penelitian mengenai pemberdayaan zakat menunjukkan bahwa program seharusnya mempertimbangkan prioritas, potensi mustahik, produktivitas, serta dampak jangka panjang terhadap ekonomi penerima manfaat. Studi yang lebih baru mengenai program pemberdayaan BAZNAS bahkan menggunakan data penerima manfaat dalam jumlah besar untuk melihat perubahan kondisi mustahik setelah program dilakukan.

Pesannya sederhana: keberhasilan zakat tidak cukup diukur dari berapa banyak paket dibagikan atau berapa banyak kegiatan dilaksanakan. Yang lebih penting adalah apakah seorang mustahik menjadi lebih berdaya, pendapatannya membaik, akses pendidikannya meningkat, kesehatannya lebih terjamin, atau ketergantungannya terhadap bantuan berkurang.

Karena itu, OPZ perlu mulai mengubah cara bercerita. Dokumentasi penyaluran tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan cerita perubahan, data dampak, penjelasan mekanisme program, serta informasi yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan kemiskinan secara lebih utuh.

Media sosial OPZ seharusnya tidak hanya menjadi album kegiatan lembaga. Ia bisa menjadi ruang literasi zakat, kanal layanan publik, sarana edukasi kemiskinan, sekaligus jembatan antara muzaki dan mustahik.

Di sinilah OPZ dapat belajar dari prinsip komunikasi publik yang sederhana: jangan hanya menunjukkan bahwa institusi bekerja; bantu masyarakat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dapat mereka lakukan.

Jika ada masyarakat yang bertanya bagaimana menghitung zakat penghasilan, jawabannya harus tersedia. Jika calon muzaki ingin mengetahui ke mana dananya disalurkan, informasinya harus mudah ditemukan. Jika masyarakat ingin memahami mengapa kemiskinan tertentu sulit ditangani, OPZ dapat menjadi sumber pengetahuan yang kredibel.

Dengan pendekatan semacam itu, komunikasi tidak lagi menjadi pekerjaan tambahan setelah program selesai. Komunikasi menjadi bagian dari bagaimana zakat membangun kepercayaan, memperluas partisipasi, dan menciptakan dampak.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan lembaga yang sekadar terlihat sibuk. Masyarakat membutuhkan lembaga yang dapat menjelaskan untuk apa zakat dikelola, bagaimana amanah itu dijalankan, dan perubahan apa yang benar-benar lahir darinya.

Zakat memiliki mandat sosial yang terlalu besar jika komunikasi tentangnya berhenti pada foto serah terima dan seremoni.

Sebab, ukuran paling penting dari sebuah lembaga zakat bukan seberapa sering ia mengatakan “kami bekerja”, melainkan seberapa jelas publik dapat melihat bahwa pekerjaan itu mengubah kehidupan seseorang.