Indonesia menghadapi paradoks filantropi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbanyak kanal pembayaran. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun, tetapi penghimpunan melalui lembaga amil resmi baru sekitar Rp40 triliun. Angka yang disampaikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Juli 2026 itu memperlihatkan jarak besar antara kemampuan ekonomi umat dan dana yang berhasil dikelola secara kelembagaan. Di tengah kesenjangan tersebut, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menawarkan peluang baru. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa jauh teknologi mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Digitalisasi dapat mempercepat pembayaran, mengolah data, dan memperluas jangkauan layanan. AI bahkan dapat membantu lembaga memahami kebutuhan muzaki serta memetakan kondisi mustahik secara lebih akurat. Meski demikian, teknologi bukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan tata kelola. Tanpa transparansi, perlindungan data, dan pertanggungjawaban yang kuat, digitalisasi justru berisiko memindahkan persoalan lama ke dalam sistem yang lebih rumit.

Dari Efisiensi Menuju Kepercayaan

Baca Lainnya :

• Wolrd Bank dan Inspirasi Menuju Gerakan Zakat Dunia0
• Zakat Saham di Tengah Perang Bursa0
• Kedermawanan Elon Musk dan Ketimpangan yang Tetap Bertahan0
• Merayakan Hari Santri Kaya Aksi Minus Seremoni0
• Memadam Bara Karhutla0

Dalam filantropi Islam, zakat bukan sekadar transaksi keuangan. Ia merupakan kewajiban keagamaan sekaligus instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, keberhasilan pengelolaannya tidak cukup diukur melalui kecepatan transaksi atau pertumbuhan dana yang terkumpul. Zakat harus dinilai berdasarkan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perubahan nyata dalam kehidupan penerimanya.

Kajian Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, dan Muhammad Hasan Afdhali dalam Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (2026) menawarkan model konseptual integrasi AI dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kajian tersebut menggabungkan kerangka technology-organization-environment (TOE), teori institusional, dan pendekatan maqasid al-sharia. Gagasan pentingnya: keberhasilan AI tidak hanya ditentukan kesiapan teknologi, tetapi juga kapasitas organisasi, lingkungan kelembagaan, serta legitimasi etis dan syariah. Dengan demikian, teknologi perlu diarahkan pada keadilan distribusi, perlindungan harta, dan kesejahteraan sosial—bukan semata-mata efisiensi operasional.

Praktik BAZNAS memberikan gambaran awal mengenai peluang tersebut. Pada Juni 2025, BAZNAS mengungkapkan pemanfaatan AI untuk menganalisis preferensi dan riwayat kontribusi muzaki, menyampaikan pengingat zakat, serta menyediakan layanan percakapan otomatis selama 24 jam. Pada November 2025, BAZNAS juga menegaskan agenda modernisasi pengelolaan zakat melalui sistem berbasis data untuk meningkatkan akurasi pendataan mustahik dan mempercepat distribusi.

Langkah itu patut diapresiasi, tetapi personalisasi layanan tidak otomatis sama dengan transparansi. Pesan yang terasa dekat secara emosional belum tentu menjelaskan bagaimana dana digunakan, siapa yang menerima manfaat, atau bagaimana dampak program diukur. Kepercayaan tidak tumbuh hanya karena lembaga mampu mengenali kebiasaan muzaki. Kepercayaan tumbuh ketika muzaki dapat memeriksa informasi yang relevan, memahami keputusan lembaga, dan memperoleh penjelasan ketika terjadi kekeliruan.

Karena itu, transparansi digital harus melampaui laporan jumlah dana masuk dan keluar. Lembaga zakat perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami tentang alokasi program, kriteria penerima, biaya pengelolaan, capaian pemberdayaan, serta evaluasi hasil. Data pribadi mustahik tetap wajib dilindungi; keterbukaan bukan berarti memublikasikan identitas orang yang sedang berada dalam situasi rentan.

Algoritma Harus Tunduk pada Nilai

Tantangan berikutnya adalah memastikan AI tidak menjadi kotak hitam dalam keputusan sosial. Sistem prediktif dapat membantu memetakan kebutuhan dan menentukan prioritas bantuan. Namun, data yang tidak lengkap atau bias dapat membuat kelompok tertentu luput dari perhatian. Masyarakat yang minim akses digital, misalnya, berisiko tidak terdeteksi oleh sistem yang terlalu mengandalkan jejak elektronik.

Dalam konteks zakat, kekeliruan algoritma bukan sekadar kesalahan teknis. Ia dapat memengaruhi hak seseorang untuk memperoleh bantuan. Karena itu, keputusan penting—terutama penetapan kelayakan mustahik dan prioritas distribusi—harus tetap memiliki mekanisme pemeriksaan manusia, jalur pengaduan, dan koreksi yang jelas. AI semestinya membantu amil mengambil keputusan, bukan menggantikan tanggung jawab moral dan profesional mereka.

Prinsip maqasid al-sharia dapat menjadi kompas untuk menguji penggunaan teknologi. Efisiensi harus berjalan bersama keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, keberhasilan inovasi bukan diukur dari banyaknya proses yang diotomatisasi, melainkan dari kemampuannya memperluas manfaat tanpa mengorbankan hak dan kepercayaan masyarakat.

Agenda tersebut memerlukan setidaknya tiga langkah konkret. Pertama, membangun standar tata kelola data dan AI yang mencakup keamanan, persetujuan penggunaan data, audit berkala, serta penjelasan atas keputusan otomatis. Kedua, mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga zakat secara bertahap dengan tetap menjaga kewenangan, kerahasiaan data, dan kepatuhan syariah. Ketiga, menerbitkan laporan dampak yang tidak berhenti pada nilai penghimpunan, tetapi menunjukkan perubahan pendapatan keluarga, keberlanjutan usaha penerima manfaat, akses pendidikan, dan kemampuan mustahik untuk mandiri.

Kolaborasi juga penting. Ajakan BAZNAS kepada MUI Digital pada Juli 2026 untuk memperluas literasi perzakatan dan mengkaji regulasi menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan dukungan di luar lembaga pengelola. Regulator, ulama, akademisi, pegiat teknologi, dan masyarakat sipil perlu terlibat agar inovasi berjalan seiring dengan standar etik dan perlindungan publik.

Pada akhirnya, masa depan zakat digital tidak ditentukan oleh algoritma paling mutakhir, melainkan oleh tata kelola yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi bisa menghitung dana dalam hitungan detik, memetakan kebutuhan dalam skala luas, dan menyampaikan laporan secara cepat. Namun, ia tidak dapat menggantikan amanah. Di era kecerdasan buatan, ukuran tertinggi kemajuan filantropi Islam tetap sama: seberapa adil dana umat dikelola, seberapa jelas pertanggungjawabannya, dan seberapa nyata kehidupan manusia berubah karenanya. (*)