Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyiapkan integrasi layanan pendidikan dan kesehatan dalam satu sistem pelayanan terpadu. Program tersebut ditargetkan mulai diuji coba di 30 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Idy Muzayyad, mengatakan program itu menjadi bagian dari agenda 100 hari kerja setelah pelantikan pengurus PBNU periode 2026–2031. Inisiatif tersebut berada di bawah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Umat yang menjadi tanggung jawabnya.

Bidang tersebut mencakup Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Lembaga Kesehatan NU (LKNU), serta Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU). “Penekanannya pada akselerasi dan integrasi pelayanan umat dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Idy kepada NU Online saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026).

Baca Lainnya :

• Ini Beasiswa Rp130 Juta Mahasiswa Sudan 0
• MUI Sosialisasi Empat Fatwa Baru0
• Baznas Renov 700 Madrasah 0
• Muslimat NU Perkuat Layanan Bantuan Hukum0
• Baznas Salur Bantuan di 12 Titik Karhutla0

Idy menilai, sumber daya NU di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki potensi besar untuk mendukung pelayanan masyarakat, terutama warga NU. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. "Salah satu persoalan yang menyebabkan potensi tersebut belum optimal adalah kurangnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga. Padahal, NU memiliki berbagai sumber daya di bidang pendidikan dan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah," ungkap dia.

Di sektor kesehatan, sejumlah layanan telah dikelola oleh badan otonom NU, PCNU, dan LKNU. Meski demikian, berbagai sumber daya tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem pelayanan yang terpadu.

Melalui program 100 hari kerja, Idy berencana menguji coba integrasi layanan di 30 PCNU. Program ini tidak berfokus pada pembangunan fasilitas baru, melainkan menghubungkan berbagai sumber daya yang telah tersedia agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

“Ini sebenarnya tidak perlu kemudian mengadakan sumber daya baru, tidak perlu mengadakan ambulans baru, atau bahkan rumah sakit baru atau klinik baru, tapi mengintegrasikan saja potensi yang sudah ada ini dengan cara membuat satu sistem layanan yang cepat, akurat, dan tepat,” jelas dia.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk pusat panggilan atau call center kesehatan. Melalui layanan tersebut, warga NU diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengakses fasilitas kesehatan di lingkungan organisasi dengan lebih mudah.

Di bidang pendidikan, PBNU juga berencana menghubungkan berbagai lembaga pendidikan NU, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah menengah pertama dan atas, madrasah tsanawiyah dan aliyah, hingga perguruan tinggi.

Integrasi itu diharapkan memudahkan warga NU memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan, sejak lahir hingga akhir hayat. “Pengurus itu jangan jadi urusan, tapi pengurus yang benar-benar mengurusi warga NU. Warga NU itu kan membutuhkan pelayanan dari kita mulai dari lahir sampai meninggal,” ujar dia.

Perkuat Manajemen dan Standar Mutu

Selain menyatukan sistem pelayanan, Idy menekankan pentingnya penguatan manajemen untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan NU agar mampu bersaing dengan institusi lain.

Dia menilai jumlah lembaga pendidikan NU sebenarnya cukup besar. Namun, pengelolaan yang belum terkonsolidasi menjadi tantangan dalam menjaga mutu pelayanan. "Kuncinya pada manajemen sebenarnya. Sekali kalau bicara jumlah, jumlah sekolah kita sama sebelah enggak kalah sebenarnya, cuma karena manajemen,” ungkap dia.

Menurut Idy, pengelolaan lembaga pendidikan NU yang tersebar di berbagai badan dan struktur kepengurusan membutuhkan koordinasi serta sistem pengendalian mutu yang lebih kuat. Dia mengibaratkan tata kelola lembaga pendidikan NU menyerupai sistem waralaba (franchise), sedangkan sejumlah lembaga lain menerapkan model perusahaan induk (holding).

Meski menggunakan pola pengelolaan berbeda, Idy menilai kualitas lembaga NU tetap dapat ditingkatkan melalui konsolidasi standar mutu. Standar pendidikan yang jelas diperlukan bagi lembaga pendidikan Ma'arif NU maupun perguruan tinggi NU. Hal serupa juga berlaku untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan milik organisasi tersebut. “Pendidikan juga harus punya standar. Perguruan tinggi juga harus yang berkualitas. Ini kadang memang kita harus ketat di dalam hal menaikkan dan menjaga standar, termasuk pelayanan kesehatan,” kata dia.

Idy menambahkan, potensi layanan kesehatan NU di daerah juga cukup besar. Salah satu contohnya adalah keberadaan ambulans di berbagai wilayah yang dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. “Potensi itu di bawah sangat besar. Kita mendapati bahwa, misalnya dengan koin NU ya, itu kan hampir di setiap kecamatan sudah memiliki ambulans untuk pelayanan. Nah, itu tinggal diintegrasikan dalam satu manajemen yang berkualitas dan terkontrol,” ujar dia.

PBNU bersama lembaga-lembaga terkait akan melakukan konsolidasi agar seluruh unsur pelayanan umat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat bekerja dengan arah, koordinasi, dan tujuan yang selaras.

"Standarnya ya standar pelayanan kesehatan NU, itu ada standarnya. Pendidikan juga terstandar, itu akan luar biasa,” tandas dia.

Kontributor: Raeihan

Editor: MAS

Sumber: www.nu.or.id