Akuisisi Hotel Novotel Thakher Mekah dan lahan yang disiapkan untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia oleh Danantara dinilai berpotensi memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Namun, investasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi jemaah, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan, kepastian akomodasi, dan efisiensi biaya.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menilai langkah Danantara sebagai momentum strategis untuk membangun ekosistem pelayanan haji dan umrah Indonesia yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

“Yang jauh lebih penting dari peristiwa ini adalah memastikan bahwa kepemilikan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi jemaah Indonesia, baik dari sisi kualitas layanan, efisiensi biaya, maupun kepastian akomodasi pada musim haji dan umrah,” ujar Mustolih dalam keterangan tertulis yang diterima MUIDigital, Rabu (28/10/2026).

Baca Lainnya :

• Kemenhaj Sikat Travel Haji Nakal0
• Operasional Haji 2026 Resmi Ditutup0
• Dana Haji Tembus Rp201 T0
• 70 Ribu Jemaah Haji Bayar Dam 0
• Muhammadiyah Resmi Bolehkan Dam di RI0

Dia menilai investasi tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai pencapaian bisnis atau kepemilikan properti di luar negeri. Aset di kawasan Thakher Makkah, kata dia, perlu menjadi landasan untuk mendorong transformasi layanan haji dan umrah yang lebih modern, efektif, serta mengutamakan kepentingan jemaah.

Melalui Danantara Investment Management (DIM), Danantara telah menyelesaikan akuisisi hotel dengan kapasitas 1.461 kamar dan suite serta lahan seluas sekitar 4,4 hektare di kawasan Thakher Makkah, Arab Saudi.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan ekosistem akomodasi dan berbagai layanan pendukung bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Mustolih menilai kepemilikan aset tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun pelayanan yang lebih terpadu. Cakupannya meliputi penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas lain yang menunjang kebutuhan jemaah.

“Ini merupakan langkah yang berpotensi memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah dan mengembangkan ekosistem layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari penyediaan akomodasi, peningkatan kualitas pelayanan jemaah, efisiensi operasional, hingga pengembangan berbagai layanan pendukung lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat,” ujar dia.

Selama ini, penyelenggaraan layanan haji dan umrah di Arab Saudi masih bergantung pada syarikah atau perusahaan mitra lokal untuk memenuhi berbagai kebutuhan jemaah. Oleh sebab itu, kepemilikan dan pengelolaan aset secara strategis dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam membangun sistem pelayanan yang berkelanjutan.

Besarnya jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahun juga meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur yang memadai dan dikelola secara profesional. Penyediaan akomodasi yang direncanakan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus membuat operasional layanan lebih efisien.

Meski demikian, Mustolih mengingatkan bahwa kepemilikan hotel dan lahan di Makkah tidak otomatis menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Manfaat ekonominya harus dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan perencanaan bisnis, pola pengelolaan aset, serta mekanisme pemanfaatan yang jelas bagi jemaah Indonesia.

“Investasi ini harus menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan haji Indonesia yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga mampu menekan pembiayaan,” tegas dia.

Anggota Pengurus Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga menekankan perlunya tata kelola aset strategis yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dia menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai cetak biru pembangunan Kampung Haji Indonesia, peta jalan pengembangan aset, serta mekanisme pemanfaatannya untuk menunjang pelayanan jemaah.

Danantara juga diharapkan memaparkan proyeksi dampak investasi terhadap efisiensi biaya haji dan umrah, termasuk indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Mustolih menegaskan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai aset yang dikuasai atau perkembangan pembangunan kawasan. Penilaian juga harus mempertimbangkan peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi yang benar-benar dirasakan oleh jemaah.

“Investasi ini harus menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan haji Indonesia yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga mampu menekan pembiayaan,” kata dia.

Selain memperkuat layanan haji dan umrah, Mustolih memandang akuisisi tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi. Kerja sama kedua negara berpotensi diperluas ke sektor ekonomi syariah, pariwisata religi, dan investasi strategis, selain penyediaan layanan bagi jemaah.

Pengembangan Kampung Haji Indonesia juga diharapkan membuka kesempatan bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk berpartisipasi dalam penyediaan produk, konsumsi, serta berbagai kebutuhan pendukung jemaah.

Langkah Danantara tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Kerajaan Arab Saudi, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025.

Mustolih berharap program ini tidak hanya berakhir pada pencapaian investasi, tetapi juga menghasilkan sistem pelayanan haji dan umrah yang lebih kuat, efisien, serta mengutamakan kemaslahatan umat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para jemaah,” jelas dia.