Di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa depan generasi muda Indonesia tidak semestinya ditentukan oleh tebal-tipisnya dompet keluarga. Namun, akses pendidikan berkualitas masih berhadapan dengan persoalan klasik: biaya, ketimpangan kesempatan, keterbatasan fasilitas, dan belum meratanya dukungan bagi riset serta inovasi. Ironisnya, masyarakat Indonesia memiliki tradisi kedermawanan yang kuat, tetapi potensi kebaikan itu belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan pembangunan pendidikan jangka panjang.

Kerja sama Indonesia dan Mesir yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi pada 11 Oktober 2026 memberi gambaran penting. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pendidikan, termasuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya dalam bidang kedokteran, teknik, dan sains, serta mengembangkan pertukaran mahasiswa dan riset bersama. 

Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, beasiswa dan kerja sama antarnegara perlu ditopang ekosistem pendanaan yang mampu menjaga keberlanjutan pendidikan, memperluas kesempatan bagi kelompok rentan, dan mendorong lahirnya inovasi. Di sinilah filantropi Islam—zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)—dapat mengambil peran strategis.

Baca Lainnya :

• Palestina, Diplomasi Humanis Dana Umat0
• Dana Umat dan Taruhan Keadilan Iklim0
• Zafis Bukan Ziswaf: Mengubah Mindset, Membidik Rp1.200 T0
• Peta Algoritma, Ujian Empati Humas Lembaga Zakat0
• Zakat, Algoritma, dan Jangkauan yang Kehilangan Jiwa0

Dari Bantuan Menuju Investasi Sosial

Filantropi Islam kerap dipahami sebagai tindakan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pemahaman itu tidak keliru, tetapi menjadi terbatas apabila berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat. Pendidikan membutuhkan dukungan yang melampaui pembayaran uang kuliah: biaya hidup mahasiswa, peningkatan kompetensi, pendampingan akademik, akses teknologi, laboratorium, hingga pendanaan riset.

Survei Nasional Potret dan Perilaku ZISWAF Muslim Indonesia 2026 yang dirilis Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkirakan nilai ZISWAF masyarakat Muslim mencapai Rp343 triliun per tahun. Survei terhadap 8.360 responden di 34 provinsi itu juga menemukan bahwa 81 persen responden mendukung pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan berkelanjutan. Pendidikan termasuk bidang yang memperoleh dukungan masyarakat.

Angka tersebut memperlihatkan peluang besar sekaligus tantangan kelembagaan. Besarnya potensi dana tidak otomatis menghasilkan perubahan sosial apabila pengelolaannya terfragmentasi, programnya tidak berkelanjutan, dan dampaknya tidak diukur secara memadai.

Literatur ilmiah mengenai keuangan sosial Islam juga mengarah pada pentingnya integrasi instrumen. Studi dalam Journal of Islamic Marketing (2024), yang mengkaji penggunaan zakat dan wakaf untuk mengatasi persoalan pendidikan di Nigeria Utara, menemukan hubungan positif antara kedua instrumen tersebut dan penguatan sektor pendidikan. Penelitian itu mengusulkan model pembiayaan terpadu zakat-wakaf sebagai sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan. Temuan ini bukan resep yang dapat diterapkan mentah-mentah di Indonesia, tetapi memberi dasar untuk mengembangkan model yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan nasional.

Pembagian peran menjadi penting. Zakat dapat membantu mahasiswa dari keluarga miskin yang memenuhi ketentuan penerima zakat, termasuk melalui program pendidikan yang dirancang sesuai prinsip syariah. Sementara itu, infak dan sedekah dapat menopang bantuan yang lebih fleksibel sesuai ketentuan pengelolaannya. Wakaf, khususnya wakaf uang yang dikelola secara profesional, berpotensi membangun sumber pendanaan jangka panjang melalui hasil pengelolaan asetnya.

Dengan demikian, mahasiswa tidak sekadar menerima bantuan untuk bertahan hingga wisuda. Mereka memperoleh dukungan untuk tumbuh menjadi peneliti, tenaga profesional, wirausaha, dan inovator yang kelak memberi manfaat kembali kepada masyarakat.

Wakaf, Inovasi, dan Ekosistem Pengetahuan

Sejarah pendidikan dunia Islam maupun perkembangan sejumlah lembaga pendidikan internasional menunjukkan pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan. Wakaf memiliki relevansi karena pokok asetnya dapat dipertahankan, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sesuai ikrar dan ketentuan yang berlaku. Artikel Kementerian Agama pada Maret 2026 juga menekankan potensi wakaf sebagai instrumen kemandirian umat, termasuk untuk membiayai pendidikan, penelitian, dan layanan publik.

Akan tetapi, wakaf pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan gedung atau pemberian bantuan sesekali. Tantangan sesungguhnya ialah membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dana abadi pendidikan, misalnya, dapat dikembangkan untuk mendukung beasiswa lintas angkatan, penelitian mahasiswa, pengembangan teknologi tepat guna, serta inkubasi usaha sosial.

Gagasan ini perlu diikuti kolaborasi antara lembaga zakat, nazir wakaf, perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas anak muda. Perguruan tinggi menyediakan pengetahuan dan mengidentifikasi kebutuhan, lembaga filantropi mengelola dana secara akuntabel, sedangkan sektor usaha membuka ruang magang, pendampingan, dan penerapan hasil riset. Generasi muda pun tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra yang ikut merancang solusi.

Digitalisasi dapat memperkuat ekosistem tersebut. Informasi beasiswa yang mudah diakses, proses seleksi yang transparan, pelaporan penggunaan dana, dan pemantauan perkembangan penerima manfaat dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun, teknologi bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah donasi atau banyaknya mahasiswa yang menerima beasiswa. Yang lebih penting ialah keberlanjutan studi, peningkatan kompetensi, kualitas penelitian, serta kontribusi penerima manfaat setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, pengelola filantropi perlu menetapkan indikator dampak sejak awal, melakukan evaluasi berkala, dan memublikasikan hasil program secara terbuka. Evaluasi semacam ini juga mencegah beasiswa berubah menjadi kegiatan seremonial yang ramai saat peluncuran, tetapi minim pendampingan setelah bantuan disalurkan.

Pada saat yang sama, filantropi Islam tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya membiayai pendidikan. ZISWAF merupakan pelengkap strategis, bukan pengganti kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil. Pembagian peran yang sehat justru memungkinkan dana publik dan dana sosial masyarakat saling memperkuat tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing.

Pada akhirnya, masa depan generasi muda tidak cukup dibangun dengan membuka pintu kampus; mereka juga membutuhkan kesempatan untuk menghasilkan pengetahuan dan mengubahnya menjadi kemaslahatan. Filantropi Islam akan menemukan makna terbesarnya ketika setiap rupiah yang dihimpun bukan hanya membantu seseorang meraih gelar, melainkan turut menumbuhkan kemampuan suatu bangsa untuk berpikir, mencipta, dan berdiri mandiri. (*)