Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk menjadikan filantropi Islam sebagai kekuatan pembangunan. Namun, kemurahan hati masyarakat tidak otomatis menjelma menjadi kesejahteraan apabila dana yang dihimpun tidak dikelola secara transparan, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan dibuktikan manfaatnya.

Survei Nasional ZISWAF 2026 yang dirilis Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkirakan nilai zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban masyarakat Muslim mencapai Rp343 triliun dalam setahun. Survei terhadap 8.360 responden di 34 provinsi itu sekaligus menemukan bahwa penyaluran filantropi masih didominasi mekanisme informal dan pemberian langsung. Sebagian besar transaksi infak, sedekah, zakat maal, dan wakaf tunai juga masih berlangsung secara non-digital.

Paradoksnya jelas: masyarakat memiliki tradisi berbagi yang kuat, tetapi belum seluruhnya mempercayakan dana sosialnya kepada lembaga formal. Ini bukan semata-mata persoalan literasi. Keputusan seseorang menyalurkan dana secara langsung dapat berakar pada kedekatan sosial, kemudahan, pengalaman, atau keraguan terhadap kemampuan lembaga dalam mengelola amanah.

Baca Lainnya :

• Filantropi Islam, Investasi Masa Depan Umat0
• Palestina, Diplomasi Humanis Dana Umat0
• Dana Umat dan Taruhan Keadilan Iklim0
• Zafis Bukan Ziswaf: Mengubah Mindset, Membidik Rp1.200 T0
• Peta Algoritma, Ujian Empati Humas Lembaga Zakat0

Karena itu, tantangan filantropi Islam bukan hanya memperbesar penghimpunan dana. Tantangan yang lebih mendasar ialah membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang dapat diperiksa dan dampak yang bisa dirasakan.

Transparansi Bukan Sekadar Membuka Laporan

Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, amanah merupakan prinsip moral yang mendasar. Namun, dalam kelembagaan modern, amanah tidak cukup dinyatakan melalui slogan atau reputasi pengelola. Ia harus diterjemahkan ke dalam sistem, prosedur, dan informasi yang memungkinkan masyarakat menilai bagaimana dana dihimpun, digunakan, serta dipertanggungjawabkan.

Transparansi, dengan demikian, tidak berhenti pada publikasi laporan keuangan tahunan. Publik juga perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai biaya operasional, kriteria penerima manfaat, realisasi program, kendala pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Informasi itu harus disampaikan secara konsisten, bukan hanya ketika lembaga meluncurkan program atau menggalang donasi.

Langkah modernisasi yang ditempuh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penguatan sistem manajemen berbasis data dan digitalisasi patut menjadi bagian dari agenda tersebut. Dalam Rapat Kerja Teknis Transformasi Digital dan Zakat Tech Mini Expo 2025, BAZNAS menekankan penguatan sistem pelaporan, akurasi pendataan mustahik, serta efisiensi distribusi zakat. 

Namun, digitalisasi bukan sinonim transparansi. Aplikasi yang canggih tidak dengan sendirinya membuat lembaga akuntabel. Teknologi baru bermakna apabila data yang disajikan akurat, sistemnya aman, akses informasinya jelas, dan pengelola bersedia menjelaskan keputusan yang diambil. Bahkan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengelolaan zakat perlu disertai perlindungan data pribadi, pengawasan manusia, dan mekanisme koreksi ketika sistem menghasilkan keputusan yang keliru.

Penelitian Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, dan Muhammad Hasan Afdhali dalam Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (2026), berjudul “AI in Enhancing Zakat’s Role in Collection and Distribution”, menawarkan model konseptual transformasi digital pengelolaan zakat. Penelitian tersebut mengintegrasikan kerangka technology-organization-environment, teori kelembagaan, dan maqasid al-syariah. Pokok pentingnya, teknologi harus diarahkan pada keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar efisiensi teknis. Karena bersifat konseptual, model ini merupakan kerangka pengembangan, bukan bukti bahwa penerapan AI otomatis meningkatkan kepercayaan publik. 

Mengukur Manfaat, Bukan Sekadar Menghitung Dana

Akuntabilitas menjadi lebih bermakna ketika laporan keuangan dihubungkan dengan hasil program. Jumlah dana yang terkumpul, banyaknya penerima bantuan, dan jumlah kegiatan yang diselenggarakan tetap penting, tetapi belum cukup untuk menunjukkan perubahan kehidupan masyarakat.

Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Riset untuk Wakaf yang Lebih Berdampak” (11 September 2026), menyoroti persoalan tersebut. Berdasarkan data BWI 2025 yang dikutip dalam artikel itu, Indonesia memiliki 435.768 lokasi tanah wakaf dengan luas sekitar 277.203 hektare. Pemanfaatannya masih didominasi masjid dan musala sebesar 65,2 persen, sedangkan pemanfaatan untuk pendidikan mencapai 18,7 persen dan sektor ekonomi 4,8 persen. BWI menekankan perlunya pergeseran dari pengelolaan berbasis aset menuju pengelolaan berbasis dampak.

Gagasan tersebut relevan bagi seluruh ekosistem filantropi Islam. Program pemberdayaan ekonomi, misalnya, seharusnya tidak hanya melaporkan jumlah modal usaha yang disalurkan, tetapi juga perkembangan pendapatan, keberlangsungan usaha, dan kemampuan penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasarnya. Program pendidikan perlu menilai keberlanjutan studi dan peningkatan kompetensi, sementara program kesehatan perlu mengukur perubahan akses dan kualitas layanan.

Pengukuran dampak juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan kelompok yang paling sulit dijangkau. Program kemanusiaan darurat, misalnya, tetap membutuhkan respons cepat meskipun dampak jangka panjangnya belum dapat dihitung. Indikator harus disesuaikan dengan tujuan, karakter penerima manfaat, dan jangka waktu intervensi.

Untuk mewujudkannya, ada tiga langkah yang perlu diprioritaskan. Pertama, lembaga filantropi harus menerbitkan laporan keuangan yang dapat ditelusuri dan laporan dampak yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, audit independen, evaluasi program, serta mekanisme pengaduan perlu diperkuat sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Ketiga, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga zakat, dan nazir wakaf perlu mengembangkan standar indikator dampak yang memungkinkan evaluasi tanpa mengabaikan keragaman program.

Kemitraan dengan komunitas lokal juga penting. Saluran informal memiliki kedekatan sosial yang tidak selalu dimiliki lembaga besar. Alih-alih mempertentangkan keduanya, lembaga formal dapat membangun kolaborasi dengan komunitas dan tokoh lokal, disertai pembagian tanggung jawab serta standar pelaporan yang jelas.

Kepercayaan publik pada akhirnya bukan sesuatu yang dapat diminta hanya atas dasar kesalehan atau nama baik. Ia tumbuh ketika masyarakat memperoleh bukti bahwa amanah dikelola secara profesional, kesalahan diakui dan diperbaiki, serta bantuan benar-benar menjawab kebutuhan penerima manfaat. Filantropi Islam akan menjadi kekuatan pembangunan yang sesungguhnya ketika masyarakat tidak hanya percaya bahwa dananya telah disalurkan, tetapi juga dapat melihat kehidupan yang berubah karenanya. (*)